Nurdin Basirun Gubernur Kepri Nonaktif Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif Nurdin Basirun telah menerima suap dan gratifikasi. Ia didakwa menerima suap sekitar Rp45 juta dan SGD11 ribu terkait izin prinsip pemanfaatan laut Piayu Laut, Piayu Batam, dan Pelabuhan Sijantung Jembatan Lima.

Jaksa Asri Irwan mengatakan, suap tersebut diterima dari Kock Meng, pihak swasta Abu Bakar, dan Johannes Kodrat. Suap diduga diterima melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Edy Sofyan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Rudy Hartono.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan atau tidak melakulan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,” ujar Jaksa Asri membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/12).

Jaksa Asri menjelaskan, suap diduga diberikan agar Nurdin selaku Gubernur Kepri menerbitkan dua surat izin prinsip pemanfaatan laut. Kedua surat tersebut yakni Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut nomor 120/0796/DKP SET tertanggal 7 Mei 2019 tentang permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut di Piayu Laut, Piayu Batam, seluas 6,2 hektare atas nama pemohon Kock Meng.

Selain itu, Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut nomor 120/0945/DKP/SET tertanggal 31 Mei 2019 tentang permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut di Pelabuhan Sijantung Jembatan Lima seluas 10,2 hektare atas nama pemohon Abu Bakar.

“Dan rencana memasukkan kedua izin prinsip tersebut ke dalam daftar rencana Perda RZWP3K,” kata Jaksa Asri.

Atas dugaan perbuatan ini, JPU KPK mendakwa Nurdin melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Selain suap, jaksa juga mendakwa Nurdin menerima gratifikasi. Adapun gratifikasi yang diduga diterima Nurdin berjumlah Rp4.228.500.000. Gratifikasi tersebut diduga diterima Nurdin dari pengusaha terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, dan penerimaan lainnya dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri.

Jaksa mengungkap, sebagian besar pemberian gratifikasi kepada Nurdin diterima melalui Edy Sofyan, Rudy Hartono, dan ajudan gubernur Juniarto. Khususnya gratifikasi terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, dan izin pelaksanaan reklamasi selama kurun 2016 hingga 2019.

“Penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak pernah dilaporkan kepada KPK dalam tenggat waktu 30 hari kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 C Ayat (1) UU Tipikor,” tukas Jaksa Asri.

Atas dugaan perbuatannya itu, jaksa mendakwa Nurdin melanggar Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Andi M Asrun, anggota tim Kuasa Hukum Nurdin Basirun, tak mau berkomentar banyak terkait dakwaan jaksa. Dia yakin bahwa kliennya tak membuat kesalahan.

Andi menyebut pihaknya telah menyiapkan pembelaan untuk membuktikan kliennya tidak bersalah dalam kasus ini.

“Ada, tentu ada. Kami tengah mempersiapkannya,” ucap Asrun.

(fin)

  • Dipublish : 5 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami