OJK Gagal Awasi Industri Keuangan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan pengaturan dan pegawasan di sektor industri keuangan dianggap buruk. Ekonom menilai sudah seharusnya di tubuh OJK dilakukan reformasi besar-besaran karena disorientasi pengawasan yang menyebabkan kerugian negara.

“Komisioner OJK mengalami disorientasi dan kebingungan di dalam pengawasan industri keuangan,” ujar Penelitid INDEF, Bhima Yudhistira di Jakarta, kemarin (29/1).

Dia menjelaskan, disorientasi yang dilakukan OJK di antaranya soal pengumuman pertumbuhan kredit. Memang, tugas dan fungsi tersebut merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI).

“Kenapa? Karena BI punya kepentingan penurunan suku bunga acuan yang menstimulus pertumbuhan kredit. Jadi kalau pertumbuhan kredit enggak tercapai bisa salahkan BI, tapi ini OJK yang lebih di depan untuk mengumumkan pertumbuhan kredit yang masih terjaga dan sebagainya,” tutur dia.

Contoh lainnya, kata Bhima, OJK tidak mampu mengindikasi dampak sistemik dari kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya, justru pihak penegak hukum yang mendeteksi adanya ketidakberesan di Jiwasraya.

Diketahui, gagal bayar Jiwasraya yang kian membengkak dari Rp802 miliar pada Oktober 2018 menjadi Rp 12,4 triliun pada akhir 2019, dinilai disebabkan oleh salah satu faktor, yakni ‘kecolongan’ pengawasan. “Faktanya, hal itu malah dideteksi oleh lembaga penegak hukum setelah pengusutan dugaan tindak pidana,” ujar Bhima.

Oleh karena itu, dia mendukung sejumlah kalangan yang menuntut Dewan Komisioner OJK untuk mundur karena gagal menyelesaikan kasus-kasus yang semakin menumpuk. “Jadi secara gentle, sebaiknya kalau di negara lain ini sudah mundur,” ucap Bhima.

Direktur Riset Citiasia, Achmad Yunianto merilis hasil surveinya terkait kinerja OJK. Dalam laporannya, OJK dianggap belum memuaskan dalam pengelolaan risiko industri keuangan. Sudah delapan tahun OJK berdiri masih belum bisa menjalankan tupoksinya.

“Indeks kinerja OJK secara keseluruhan mencapai 59,3 persen,” katanya.

Lanjutnya, ia mengatakan secara komposit, indeks persepsi kinerja pengaturan dan pengawasan kelembagaan secara keseluruhan mencapai 63,2 persen, pengaturan dan pengawasan kesehatan 59.3 persen, pengaturan dan pengawasan kehati-hatian 66,5 persen, pemeriksaan 59,9 persen, dan perlindungan konsumen 58,8 persen.

“Dilihat dari kelompok industri, lembaga pembiayaan memiliki indeks persepsi kinerja OJK keseluruhan terendah yakni 51,9 persen, diikuti kelompok perbankan 55 persen, lembaga jasa keuangan khusus 63,3 persen dan kelompok asuransi 65,2 persen,” pungkasnya.(din/fin)

  • Dipublish : 30 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami