Omnibus Law Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Di tengah proses penyelesaian RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), masih terjadi penolakan di masyarakat. Pekerja menilai kebijakan sapu jagad itu bakal menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, kehadiran Omnibus Law Cilaka akan mengurangi kesejahteraan buruh dari segi upah. Alhasil berdampak pada penurunan ekonomi.

“Secara teori pertumbuhan ekonomi bergantung pada konsumsi, salah satu faktor yang menentukan konsumsi itu upah. Kalau upah tidak memadai tidak layak akan membuat penurunan (konsumsi),” kata dia,” ujar dia di Jakarta, kemarin (26/1).

Menurut dia, pemerintah salah sasaran bila tujuan utama Omnibus Law untuk meningkatkan investasi, sebab investasi tidak seburuk yang dikatakan pemerintah.

“Faisal Basri mengatakan, investasi kita tuh masih tumbuh. Malahan lebih baik dibandingkan negara Malaysia. Makanya aneh kalau tujuannya investasi, kan enggak jelek-jelek amat,” ucap dia.

Peneliti Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda mengatakan, apa yang dikatakan buruh ada benarnya juga akan berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi domestik.

“Buruh tidak salah juga. Jika buruh kehilangan insentif untuk bekerja maka akan menurunkan produktivitas dan dampaknya ke pertumbuhan ekonomi,” ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (27/1).

Oleh karena itu, Huda menyarankan agar buruh diikutsertakan dalam pembahasan Omnibus Law Cilaka, sehingga keluarnya Omnibus Law ini dapat diterima buruh.

“Maka dari itu Omnibus Law Cilaka harus mengikutsertakan suara buruh jangan hanya pengusaha saja,” kata dia.

Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad menilai, Omnibus Law tidak akan memberikan dampak pada perekonomian Indonesia. Hal ini karena tujuan utama Omnibus Law meningkatkan untuk investasi.

“Tidak (berikan dampak). Ini kan omnibus law mempercepat investasi, sebenarnya kalau investasi yang masuk ke kita kan sektor tersier, padat modal,” kata Tauhid.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dan Praktisi Hukum, Dwi Saputro Nugroho menilai kebijakan Omnibus Law akan meningkatka perekonomian negara terutama dari sektor investasi. Dalam Omnibus Law akan menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih.

Dia meyakini Omnibus Law bisa mengurai hambatan perizinan investasi baik dari dalam maupun luar negeri sehingga ekonomi negara bisa tetap stabil. Bahkan, pertumbuhan ekonomi di 2020 sesuai target pemerintah mencapai 6 persen.

“Jika target pemerintah, pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen maka pertumbuhan investasi harus pada angka 10 persen. Dengan begitu maka setiap tiga bulan pertumbuhan dapat stabil di angka 5,49 persen dan akan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi 4,92 persen,” ujar dia.(din/fin)

  • Dipublish : 28 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami