OPM Melawan, Kejahatan Konvensional Meningkat

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Tudingan yang dilontarkan Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono bahwa gerakan perlawanan yang terjadi di Papua merupakan bentuk terorisme terselubung dibantah. Organisasi Papua Merdeka (OPM) lewat juru bicaranya Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Sebby Sambom balik menantang menantang pemerintah Indonesia membawa tuduhan tersebut ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai pembuktian.

”Jika Indonesia membawa TPNPB dan OPM ke Dewan Keamanan PBB dengan tuduhan terorisme, maka TPNPB dan OPM sangat siap,” kata Sebby dalam keterangan yang diterima Fajar Indonesia Network (FIN) kemarin (29/12).

Sebby menegaskan, TPNPB yang menjadi sayap militer OPM, bukanlah organisasi terorisme. Melainkan, sebagai kelompok bersenjata untuk tujuan kemerdekaan di seluruh wilayah Papua. ”PBB juga mengetahui kiprah dan sepak terjang TPNPB-OPM di Papua dan internasional selama ini,” tegasnya.

Menurut dia, tak ada aktivitas terorisme yang dilakukan TPNPB dan OPM dalam kampanye dan aksi. ”Ingat! seluruh dunia tahu bahwa TPNPB dan OPM bukanlah organisasi teroris. Melainkan organisasi yang berjuang untuk hak kemerdekaan bangsa Papua,” sambung dia.

Sebab itu, ia yakin, klaim Hendropriyono yang menuduh TPNPB dan OPM sebagai kelompok terorisme harus dibuktikan. ”TPNPB dan OPM, siap meladeni Pemerintah Indonesia di forum PBB. Sehingga semua yang sudah terjadi perang, dibicarakan tempat yang tepat di PBB. Kita siap buktikan siapa yang benar-benar kelompok teroris,” jelas Sebby.

Pernyataan Sebby merupakan tanggapan atas Hendropriyono yang mengoreksi istilah kelompok bersenjata di Papua dan Papua Barat. Selama ini, Indonesia menyebut TPNPB-OPM adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Pemerintah Indonesia kerap menuduh KKB, sebagai dalang ragam krisis keamanan di Papua, dan Papua Barat. Namun, Hendropriyono, pada Senin (23/12) lalu mengatakan, istilah KKB terhadap TPNPB-OPM tak tepat. Ia mengatakan, TPNPB-OPM seharusnya dikategorikan sebagai kelompok berbahaya di Papua dan Papua Barat yang ingin memberontak dari pemerintahan sah. ”Saat ini masih menganggap mereka Kelompok Kriminal Bersenjata. Bukan. Mereka ini adalah pemberontak,” kata Hendropriyono.

Ia menambahkan, sebagai kelompok pemberontak, tak salah jika Indonesia mengubah istilah KKB terhadap TPNPB-OPM menjadi kelompok terorisme. Hendropriyono, pun meminta Indonesia, memainkan peran diplomatiknya dengan membawa masalah KKB, pun TPNPB-OPM ke forum-forum internasional untuk dimasukkan ke dalam daftar terorisme lokal dan global. ”Di forum internasional, mestinya OPM itu sudah masuk ke list (daftar) teroris internasional,” kata Hendropriyono.

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw melalui siaran pers dari Papua, mengatakan hal itu terkait Refleksi Akhir Tahun 2019 Polda Papua. Ia menambahkan bahwa dalam kasus tersebut terdapat korban dari TNI/Polri dan masyarakat dengan rincian dari anggota TNI/ Polri sebanyak 10 orang meninggal dunia dan masyarakat yang meninggal dunia sebanyak 10 orang.

Dalam penanganan kriminalitas, kasus kejahatan konvensional yang ditangani Polda Papua selama tahun 2019 sebanyak 3.203 kasus atau meningkat 35 persen dibandingkan tahun 2018 yang sebanyak 2.372 kasus. Ada beberapa kasus kejahatan konvensional menonjol selama 2019 yaitu pencurian kendaraan bermotor terjadi sebanyak 1.667 kasus atau naik 23 persen dibanding tahun 2018.

Kasus penganiayaan dengan pemberatan selama 2019 terjadi sebanyak 65 kasus atau turun 70 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kasus pencurian berat selama tahun ini terjadi sebanyak 497 kasus atau meningkat 147 persen dibanding data 2018.

”Sementara untuk kejahatan transnasional selama 2019 ada sebanyak 275 kasus atau naik 7 persen dari jumlah kejahatan transnasional tahun 2018. Ada dua kasus kejahatan transnasional menonjol yang ditangani Polda Papua yakni kejahatan siber dan tindak pidana narkoba,” paparnya.

Selanjutnya, kejahatan kekayaan negara selama 2019 ada sebanyak 91 kasus atau turun 10 persen dari data tahun sebelumnya. Menurut Paulus, ada empat kasus kejahatan kekayaan negara menonjol yang tangani Polda Papua yakni penebangan hutan ilegal, penangkapan ikan ilegal, pencucian uang dan korupsi.

Selama tahun 2019, Polda Papua telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar lebih dari Rp7,2 miliar. Kejahatan berimplikasi kontijensi selama tahun 2019 terjadi sebanyak 87 konflik. Jumlah tersebut berkurang 33 konflik atau turun 27,5 persen jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 120 konflik.

Paulus menjelaskan, salah satu kejadian yang menonjol yang terjadi yakni kasus perusakan dan penganiayaan oleh Jafar Umar Thalib bersama santrinya yang terjadi pada Rabu, 27 Februari 2019 subuh di Jalan Protokol, samping Masjid Al Muhajirin, Koya Barat Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua. Polda Papua telah melaksanakan program prioritas Kapolri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.

Ia menambahkan bahwa prediksi gangguan kamtibmas Tahun 2020 diperkirakan masih ada terkait dengan masih adanya mahasiswa eksodus yang belum kembali ke kota studi masing-masing, kemudian agenda Pilkada tahun 2020 dan agenda PON tahun 2020.

(tim/gar/fin/ful)

  • Dipublish : 30 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami