Orang Tua Penentu Belajar Tatap Muka

DOK FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONEISA NETWORK
DOK FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONEISA NETWORK
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kbudayaan (Kemendikbud) mengimbau, bahwa keputusan akhir dibukanya sekolah tatap muka di zona hijau maupun kuning harus melalui kesepakatan atau izin dari orang tua siswa.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem menegaskan, bahwa keputusan orang tua merupakan babak yang paling menentukan dalam menggelar belajar tatap muka di sekolah ataupun melanjutkan Pembelajaran Jarak Jauh bagi anak akan berada di tangan orang tua.

“Masing-masing orang tua anak, boleh tidak memperkenankan anaknya masuk ke dalam sekolah, kalau mereka belum nyaman. Mereka diperbolehkan melanjutkan PJJ,” kata Nadiem di Jakarta, Senin (10/8).

Nadiem juga mengingatkan, bagi sekolah yang akan membuka belajar tatap muka untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ruang kelas pun tak boleh diisi penuh oleh siswa di setiap rombongan belajar.

“Masing-masing rombel hanya diperbolehkan maksimal 50 persen dari kapasitas, berarti harus melakukan rotasi shifting semua sekolah ini,” ujarnya.

“Tentunya wajib memakai masker dan berbagai macam berbagai macam checklist yang sangat ketat,” imbuhnya.

Selain itu, Nadiem meminta sekolah tidak menggelar aktivitas lain selain belajar dalam kelas. Terlebih lagi, kegiatan atau aktifitas seperti ektrakurikuler masih tidak diperbolehkan.

“Tidak ada lagi aktivitas berkumpul, ekstrakurikuler yang akan ada risiko interaksi antara masing-masing rombel,” tegasnya.

Dalam menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah yang berada di zona hijau dan kuning, pemerintah juga akan mengawasi malaui koordinasi dengan setiap kepala daerah di kedua zona tersebut.

“Kepala daerah baik, gubernur, bupati, dan wali kota maupun pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kewenanganannya dalam pelaksanaan pendidikan yang aman di masa pandemi covid-19,” kata Sekjen Kemendagri, Muhammad Hudori.

Menurut Hudari, sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengawasi pembelajaran di zona hijau dan kuning ini dinilai sangat penting di tengah pandemi covid-19 yang masih tinggi.

“Harus dipastikan agar seluruh satuan pendidikan mengisi daftar periksa dalam laman dapodik untuk memenuhi kesiapan satuan pendidikan. Tidak diperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bagi mereka yang tidak memenuhi daftar periksa,” terangnya.

Hudori menegaskan, jika terdapat kasus baru di satuan pendidikan tertentu, maka pihak sekolah harus kembali pada metode Pembelajaran Jarak Jauh.

“Kepala daerah harus bisa memberikan instruksi kepada kepala satuan pendidikan terkait,” tegasnya.

Ketua Satuan Tugas Penanganan covid-19, Doni Monardo mengatakan, bahwa pembukaan sekolah di daerah zona hijau dan kuning diambil untuk menjawab apa yang dikeluhan orang tua selama ini. Pasalnya, banyak dari orang tua mengeluhkan tidak optimalnya sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa pandemi covid-19.

“Sejumlah orang tua yang menyampaikan kepada kami bagaimana sulitnya mengurus anak yang mereka juga bekerja sehari-hari dan juga kebetulan mungkin putra-putrinya lebih dari 1-2 orang, sehingga mengalami persoalan yang juga tidak mudah,” kata Doni.

Doni menegaskan, bahwa kebijakan ini bersifat tidak wajib. Pihaknya hanya memberikan izin, sehingga perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah, satgas covid-19 setempat dan orang tua murid sebelum membuka sekolah di masa pandemi.

“Bapak ibu sekalian, dalam kondisi seperti sekarang ini kita tidak perlu saling menyalahkan apa pun kebijakan yang kita lakukan pasti akan ada risikonya,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR, Bramantyo Suwondo, menilai bahwa diizinkannya pembukaan sekolah di zona kuning merupakan langkah yang tidak tepat. Mengingat kasus Covid-19 masih meningkat dan belum memperlihatkan tanda pelandaian.

“Keputusan ini sangat berisiko. Harusnya, pemerintah bekerja lebih cepat dan tepat agar jumlah zona hijau semakin banyak,” ujar Bramantyo.

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19, proporsi anak Indonesia usia 6-18 tahun yang menderita Covid-19 sebanyak 6,8 persen, dengan tingkat kematian 1,1 persen.

Secara global, baru-baru ini WHO mengumumkan proporsi orang berusia 15-24 yang menderita Covid-19 naik dari 4,5 persen pada Februari menjadi 15 persen pada Juli 2020 .

“Ketua Satgas Covid-19 IDAI bahkan 1 mengatakan bahwa ada 8000-an anak yang terkonfirmasi positif Covid-19, dengan mayoritas tertular dari orang dewasa di sekitarnya . Artinya, anak-anak usia sekolah pun sangat rentan tertular 2 Covid-19,” terangnya.

Senada, Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti mengatakan, bahwa hak hidup dan hak sehat anak-anak lebih utama pada masa pandemi Covid-19.

“Seperti yang disampaikan IDAI dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), beberapa waktu lalu, menyampaikan bahwa anak-anak yang terinfeksi Covid-19 ada yang mengalami kerusakan pada paru-paru,” kata Retno.

“Bahayanya, lagi, anak-anak yang telah terinfeksi juga berpotensi menularkan Covid-19 kepada nenek atau kakek mereka, dengan kematian yang berpotensi akan meningkat terus dan penularan terus berjalan,” imbuhnya.

Menurut Rertno, SKB4 Menteri seharusnya dievaluasi terlebih dahulu. Sehingga, dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada pengalaman atau praktik di sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang membuka sekolah di zona hijau.

“Proses tersebut tidak pernah disampaikan kepada publik. Padahal, dari hasil pengawasan KPAI di 15 sekolah pada wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, menunjukkan hasil hanya satu sekolah yang siap dan memenuhi daftar periksa, yaitu SMKN 11 Kota Bandung,” pungaksnya. (der/fin)

Sebelumnya, satuan pendidikan yang berada di zona kuning diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi virus korona (covid-19). Kebijakan ini merupakan hasil revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri akhirnya memperbolehkan sekolah-sekolah di zona kuning untuk menggelar pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. (der/fin)

  • Dipublish : 11 Agustus 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami