Pansel KPK: Tidak Ada Calon Titipan

Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK
Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK. Agenda rapat meminta penjelasan dari pansel terkait hasil seleksi capim KPK 2019-2023 yang sudah diseleksi dan disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

Pansel memberikan penjelasan tentang 10 nama calon pimpinan KPK hasil seleksi. Ini dilakukan sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. “Kami menyampaikan penjelasan terkait kelayakannya, kenapa 10 nama tersebut yang dipilih. Namun, kalau assesment yang mendalam tidak kita berikan. Karena hal itu adalah wilayah Pansel,” kata ketua Pansel Capim KPK, Yenti Ganarsih dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Dia menegaskan tidak ada istilah titipan dalam proses seleksi capim lembaga antirasuah itu. “Semuanya clear dan terang benderang. Tidak ada titipan. Tidak ada yang menyampaikan titipan siapa dan bagaimana,” imbuhnya. Yenti menyatakan pansel yang dipimpinnya telah bekerja secara objektif dan sejauh ini tidak ada intervensi dan orang titipan.

Komisi III DPR akan memulai melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon pimpinan KPK periode 2019-2023 pada Senin (9/9). Proses pertama yang dilakukan Komisi III DPR adalah melakukan pengujian pembuatan makalah terhadap 10 capim KPK. Pembuatan makalah tersebut akan dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi III DPR.

Yenti menambahkan 10 capim yang terseleksi itu, memahami persis tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan KPK. Menurut dia, 10 capim KPK sudah tersaring secara ketat. Termasuk visi, misi, dan program kerja yang bisa dicermati. “Dari 10 orang ini, kita sudah bisa melihat visi-misi, program kerja dan motivasinya. Itu nampak betul dalam proses wawancara,” ucapnya.

Hasil wawancara seleksi capim KPK ini juga memiliki transkrip yang bisa dilihat untuk mengukur kemampuan dan kapabilitas calon. “Bisa dilihat yang bersangkutan mengetahui betul apa yang terjadi di KPK, apa tantangan ke depannya. Termasuk, kasus tertunda. Misalnya sudah jadi tersangka setelah sekian lama, tapi tidak ada kepastian. Ada semua di situ. Saat ini nama-nama tersebut sudah berada di DPR RI. Selanjutnya, kewenangan DPR untuk memilihnya menjadi lima nama. Pansel Capim KPK tidak ikut campur lagi. Pansel Capim KPK hanya mengawal secara moral,” terangnya. Yenti menegaskan pansel juga mendengar masukan-masukan dari berbagai pihak. Namun, pansel punya pertimbangan sendiri.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu berharap para capim KPK yang sudah diseleksi mempunyai integritas, kredibilitas dan kapabilitas dalam memimpin KPK. “Kami berharap pimpinan KPK ke depan bukan lagi seperti pimpinan sebelumnya,” tegas Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Dia menilai, sikap pimpinan KPK saat ini seperti berjalan sendiri. Pimpinan KPK juga menolak keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Beberapa di antaranya, menolak Pansus Hak Angket dan rekomendasinya serta menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Masinton menyebut cara berpikir seperti itu mencerminkan tindakan anarkistis. Dia menyebut pimpinan KPK saat ini tak patuh terhadap sistem yang telah dibuat pemerintah. “Jangan sampai kami memilih KPK yang model dan cara berpikirnya anarko. Anarko itu antisistem. Anarkis itu perbuatannya. Cara berpikirnya antisistem,” papar Masinton.

Selain itu, Masiton juga ingin Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan dokumen tertulis mengenai rekam jejak. Terutama soal ideologi 10 capim KPK yang sudah diseleksi sebelum dilaksanakan uji kelayakan oleh DPR RI. Dokumen tersebut akan digunakan Komisi III untuk melakukan pendalaman dan memastikan 10 capim KPK tersebut tak terpapar ideologi di luar Pancasila.

“Apakah ada dokumen tertulis terkait apakah 10 nama tersebut terpapar ideologi di luar Pancasila? Kami ingin melakukan pendalaman soal itu. Apalag Pansel kan sudah melakukan audiensi dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Red),” bebernya.

Selain itu, Komisi III juga membutuhkan dokumen tertulis terkait ada atau tidaknya pelanggaran berat yang dilakukan 10 capim KPK di institusi masing-masing. “Kami membutuhkan dua hal tersebut. Karena kami tak ingin melakukan uji kelayakan berdasarkan informasi yang katanya saja,” tukas Masinton.

Anggota Komisi III lainnya, Desmond J. Mahesa menyoroti soal lobi politik capim KPK. Menurutnya, lobi adalah hal yang wajar. “Lobi-lobi biasa dilakukan agar calon pimpinan diloloskan anggota dewan. Sejak KPK berdiri, lobi komisioner itu biasa,”ucap Desmon.

Dia mengaku pernah dilobi oleh salah satu pimpinan KPK. Yakni Saut Situmorang pada saat seleksi uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Namun, lobi-lobi itu tidak menghasilkan deal apa pun. “Saut lobi ke saya. Saya ajak makan, saya bayarin. Tetapi saya tidak mendeal apa-apa dan dia juga nggak deal. Saya cuma bilang tegakkan hukum, itu saja,” paparnya. Lobi, lanjut Desmond, tidak masalah dilakukan oleh para Capim. Apalagi dalam rangka silahturahmi. Namun akan menjadi masalah jika lobi-lobi menghasilkan deal tertentu. (yah/fin/rh)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 10 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami