Papua Urgen, Lupakan Pemindahan Ibukota Baru

FOTO DOK. Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.
FOTO DOK. Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah untuk menghentikan sejenak isu pemindahan Ibu kota. Pemerintah saat ini harus fokus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan Papua. Masalah di Papua telah sampai pada level yang sangat serius.

“Pemindahan Ibu kota itu penting, tapi persoalan Papua lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai perhatian kita teralihkan oleh hal-hal yang tidak begitu mendesak,” ujar Sekretaris Fraksi PKS, Kamis (29/8).

Dia juga meminta langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Papua harus transparan. Sebab setelah berjalan dua pekan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bumi Cenderawasih hingga kini masih bergejolak dan mencekam.

“Saya kira persoalannya sangat serius, hanya saja kita masih cukup gelap atas apa yang terjadi sesungguhnya, mengapa sampai berlarut-larut,” katanya.

Indikasi persoalan Papua telah sampai pada level yang sangat serius, yaitu berbagai aksi mahasiswa asal Papua di beberapa kota besar, penolakan rombongan Gubernur Papua dan Jawa Timur oleh mahasiswa di Asrama Papua, Rabu (28/8) dan masih dimatikannya jaringan internet di Papua hingga saat ini.

“Karenanya, pemerintah perlu segera membuat langkah yang lebih substantif dan cermat untuk menyelesaikan persoalan Papua,” katanya.

Dia mengatakan, dari laporan beberapa riset di Papua, persepsi sebagian besar responden warga Papua merasa mendapat perlakuan tidak adil dan juga merasa dipinggirkan akibat hadirnya pendatang.

“Padahal Presiden Jokowi sudah 13 kali mengunjungi Papua dan pemerintah mengatakan telah membangun banyak infrastruktur di Papua,” katanya.

Karena itu dia menilai perlu segera dirumuskan oleh pemerintah, agenda jangka pendek untuk mengembalikan suasana yang kondusif dan agenda jangka panjang untuk mengatasi persoalan mendasar yang dirasakan warga Papua.

Di Surabaya, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan pihaknya telah menetapkan seorang tersangka terkait dugaan kasus ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) Jalan Kalasan Surabaya. Selain itu mencekal tujuh orang ke luar negeri.

“Ada tujuh orang yang kami cekal, termasuk seorang tersangka. Pencekalan ini bertujuan untuk kepentingan penyidikan kasus rasialisme tersebut,” kata Luki Hermawan, Kamis.

Satu dari tujuh orang yang dicekal itu adalah Tri Susanti alias Mak Susi, koordinator lapangan (korlap) aksi di Asrama Mahasiswa Papua yang baru ditetapkan sebagai tersangka penyebaran informasi hoaks, diskriminasi dan provokasi sehingga terjadi pengerahan massa.

“Enam orang yang dicekal akan kita sampaikan nanti. Yang jelas ini ada bersambungnya,” ucapnya.

Luki mengatakan, ada sejumlah bukti yang dijadikan dasar polisi menetapkan tersangka. Antara lain rekam jejak digital berupa konten video hingga berbagai narasi yang tersebar di media sosial.

Sebelum penetapan tersangka, penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap 29 orang saksi, masing-masing tujuh saksi ahli dan 22 saksi masyarakat.

Dalam kasus tersebut, Mak Susi dijerat Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 4 UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Rasis dan Etnis dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan/atau ayat 2 dan/atau Pasal 15 KUHP.

Sementara itu pada pukul 18.30 WIT kondisi di Jayapura mulai pulih paska aksi massa berujung rusuh. Sekitar pukul 18.00 WIT massa mulai membubarkan diri setelah dipukul mundur aparat gabungan TNI dan Polri dengan menggunakan gas air mata.

Sebelumnya, massa pengunjuk rasa sempat melakukan pembakaran beberapa gedung dan pertokoan sepanjang Abepura, Entrop dan Jayapura lalu bangunan Kantor Telkomsel dan Pos Jayapura.

Bangunan Kantor Bank Indonesia Perwakilan Papua, RS Provita Jayapura, Mall Jayapura, dan pertokoan yang berada di sekitarnya juga dilempari dan dirusak massa pengunjuk rasa.

Bahkan PT PLN Unit Wilayah Papua dan Papua Barat juga sempat memadamkan listrik di Kota Jayapura karena ada beberapa kabel yang terbakar bersamaan dengan bangunan kantor yang dibakar massa pengunjuk rasa.

Hingga kini aparat gabungan TNI dan Polri masih berjaga dan PLN masih melakukan penormalan jaringan sehingga listrik dapat segera dipulihkan. (fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 30 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami