Partai Gerindra Minta 3 Pos Menteri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Keinginan Partai Gerindra untuk bergabung dalam pemerintahan semakin kuat. Buktinya, partai besutan Prabowo Subianto itu terang-terangan mengakui meminta tiga pos menteri di kabinet periode 2019-2024. Ada tiga nama yang disodorkan. Yakni Edhy Prabowo, Fadli Zon dan Sandiaga Uno.

Sebelumnya, Gerindra diisukan masuk barisan partai pendukung Jokowi. Isu itu kian santer setelah partai berlambang garuda itu konsep pemerintahan ke Jokowi. Waketum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, jika konsep-konsep yang diajukan Prabowo Subianto diterima Jokowi, partainya siap memperkuat pemerintahan. Namun, jika tidak, Gerindra akan tetap berada di luar. “Kalau diterima, kita masuk. Sebaliknya, kalau belum diterima kita memperkuat dari luar,” tegas Wakil Ketua DPR RI itu di Jakarta, Jumat (4/10). Konsep yang diajukan adalah soal ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan ekonomi.

Santernya isu Gerindra bergabung makin kuat setelah ada pertemuan antara Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Hasil dari pertemuan itu Gerindra legowo melepas kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024. Sebagai gantinya, kader Gerindra akan berada di kabinet.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono mengakui pihaknya memang meminta tiga posisi kementerian di pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. “Benar. Tetapi semua itu tergantung Presiden Joko Widodo yang punya hak menyusun kabinet. Kita tunggu saja,” jelas Arief di Jakarta, Jumat (4/10).

Dia juga membenarkan Gerindra menyodorkan Edhy Prabowo, Fadli Zon dan Sandiaga Uno. Ketiganya dinilai punya kapabalitas dan kompetensi di bidangnya masing-masing. “Edhy Prabowo, Fadli Zon dan Sandiaga Uno merupakan tokoh Gerindra yang kompeten dan cerdas. Mereka bisa membantu pemerintahan Pak Jokowi Joko Widodo. Indonesia tantangannya besar. Terutama dalam bidang ekonomi. Tentu saja mereka bertiga bisa membantu pemerintahan Jokowi ke depan,” ucapnya.

Kendati begitu, Gerindra menyadari Jokowi harus membicarakan dengan partai-partai koalisi pendukungnya. Gerindra menegaskan penawaran tiga menteri wajar. Sebab, partainya menempati posisi tiga dalam Pemilu 2019 lalu.

Dia menyarankan Jokowi agar mengisi pos-pos menteri dengan tokoh-tokoh profesional. Periode kedua Jokowi disebutnya akan menjadi tantangan luar biasa. “Periode kedua kepemimpinan Joko Widodo adalah penilaian oleh masyarakat. Apakah dia akan ditulis dengan tinta emas dalam sejarah Indonesia sebagai Presiden yang berhasil atau ditulis dengan batok arang sebagai Presiden gagal,” paparnya.

Terkait isu tersebut, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengatakan Prabowo dan Megawati memang rutin berkomunikasi. “Yang pasti silaturahmi dan komunikasi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo selalu dilakukan,” kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10). Menurutnya, dalam politik semua hal bisa terjadi. Tergantung komunikasi dan manfaat apa yang bisa dijalin bersama-sama. Ketua DPR RI ini menyebut komunikasi Mega dan Prabowo selalu terjalin harmonis. Namun, Puan tidak menjelaskan bagaimana komunikasi itu dilakukan. “Yang jelas selalu komunikasi,” pungkasnya.

Terpisah, Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi menegaskan hingga saat ini partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum mengetahui pos menteri yang akan diperoleh. Menurutnya, ppartai koalisi tidak ikut campur menentukan susunan kabinet. Sebab, penentuan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Terkait proposal Gerindra, PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Karena, hanya presiden yang memiliki wewenang menerima atau menolak penawaran tersebut. “Semuanya kita kembalikan ke Pak Jokowi. Beliau yang nanti memutuskan,” imbuhnya. Yang pasti, komunikasi di antara partai koalisi dengan Gerindra terjalin cukup baik. Bahkan beberapa waktu lalu, Plt Ketum DPP PPP Suharso Monoarfa bertemu dengan Prabowo Subianto.

Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay menegaskan partainya akan tetap menjadi oposisi konstruktif bagi pemerintah yang akan datang. Meski berada di luar pemerintahan, PAN tetap akan mendukung jika kebijakan pemerintah dinilai benar. “Kalau pemerintahan benar tentu kita dukung. Sebaliknya, apabila tidak benar tentu akan kita koreksi dan kritik,” tutur Saleh. Menurutnya, pilihan menjadi oposisi itu dilakukan demi bangsa dan negara. Alasannya, PAN ingin terus menyuarakan kritik atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada publik. (fin)

  • Dipublish : 5 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami