Pembangunan Sekolah di Daerah Terpencil Harus Diperhatikan

Sejumlah Siswa SDN membuat surat untuk Bpk Presiden Indonesia Ir, Joko Widodo (JOKOWI), dari siswa SDN Sukasari Kota Tangerang, Kamis (20/6/2019). Isi dalam surat tersebut seluruh siswa SDN Sukasari memberi ucapan selamat, dan mereka meminta pendidikan di indoneisa agar lebih di perhatikan terutama bagi anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah karena biaya yang begitu mahal. FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONEISA NETWORK
Sejumlah Siswa SDN membuat surat untuk Bpk Presiden Indonesia Ir, Joko Widodo (JOKOWI), dari siswa SDN Sukasari Kota Tangerang, Kamis (20/6/2019). Isi dalam surat tersebut seluruh siswa SDN Sukasari memberi ucapan selamat, dan mereka meminta pendidikan di indoneisa agar lebih di perhatikan terutama bagi anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah karena biaya yang begitu mahal. FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONEISA NETWORK
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tidak hanya peduli dengan digitalisasi sekolah, namun juga pembangunan gedung sekolah yang masih kurang, terutama di daerah terpencil.

Anggota Ombudsman, Ahmad Suadi mengatakan, selama ini masih banyak daerah yang belum memiliki sekolah dan ada juga sekolah yang mengalami kerusakan.

“Jangan hanya fokus kepada pendidikan digital saja, tetapi juga perlu diperhatikan fasilitas dan prasarana sekolah juga jangan dilupakan,” kata Suadi, dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (31/10).

Selain itu, kata Suadi, Ombudsman banyak menampung keluhan dari masyarakat soal kebijakan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi.

“Setiap tahun selalu masuk keluhan masyarakat mengenai sistem zonasi,” ujarnya.

Bukan hanya itu, banyak juga keluhan terkait kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan ujian nasional menggunakan komputer, pada siswa yang sekolahnya belum punya fasilitas komputer atau didaerah terpencil yang belum ada jaringan internet.

“Akibatnya, siswa dari daerah terpencil harus menumpang ke sekolah lain untuk melaksanakan ujian nasional,” ungkapnya.

Sementara itu, ahli ekonomi Prof Dr Emil Salim mengatakan, pendapatan negara terutama pendapatan negara yang surplus, harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh banyak masyarakat.

“Bukan hanya asal bangun infrastruktur saja,” ujarnya.

Emil Salim memberi contoh bagaimana pemerintah Indonesia menggunakan surplus dari kenaikan neraca minyak bumi yang terjadi pada tahun 70-an untuk pembangunan sekolah-sekolah di desa dan daerah tertinggal.

Ia menceritakan, bagaimana Presiden Soeharto pada waktu itu langsung terjun ke lapangan dan mengatakan, harus membangun sekolah-sekolah itu supaya terjadi pemerataan pada masyarakat, terutama pemerataan pendidikan sekolah dasar di Indonesia.

“Masyarakat tahu mereka harus sekolah tetapi pada waktu itu belum ada gedung sekolah. Saat gedung-gedung sekolah selesai dibangun, dinamika semangat untuk sekolah tinggi dan tercapailah pemerataan,” pungkasya.

(der/fin)

  • Dipublish : 1 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami