Pembelajaran Tatap Muka, Disdik Sulsel Ingatkan Tetap Merujuk SKB Empat Menteri

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

MAKASSAR– Rencana pemerintah dalam melakukan pembelajaran tatap muka di awal Januari 2021 akan dikaji ulang, lantaran angka kasus Covid-19 yang terus mengalami peningkatan khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Namun, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Muhammad Jufri mengaku tidak akan melarang sekolah-sekolah yang ada di 24 Kabupaten Kota, bila ingin melakukan pembelajaran tatap muka di tengah mewabahnya pandemi Covid-19.

Dirinya menyebut, akan memberikan keleluasaan dan menyerahkan kepada kepala daerah masing-masing.

“Saya sudah sampaikan melalui pesan WhatsApp terkait sekolah tatap muka, baik itu Bupati dan Wali Kota. Jadi silahkan pak Bupati Wali Kota ambil alih di daerah masing-masing,” kata Dekan Fakultas Psikologi UNM itu, saat ditemui di Kantor Gubernur, Senin (4/1/2021).

Alasannya, kata dia, kepala daerah di masing-masing kabupaten kota yang mengetahui persis kondisi wilayahnya.

“Setiap satu wilayah itukan tentu beda-beda kondisinya. Jadi kalau dia (kepala daerah) melihat kondisinya aman, silahkan,” ungkapnya.

Kendati menyerahkan ke kepala daerah masing-masing, ia menegaskan perizinan pembelajaran tatap muka harus mengacu pada SKB empat menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Sebagaimana diketahui, SKB tersebut merupakan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19.

“Tetap kembali ke SKB 4 menteri untuk persyaratannya. Diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kerumunan dan sebagainya,” tuturnya.

Ia menjelaskan standar ketetapan SKB 4 menteri menjadi penting untuk dijadikan acuan. Pasalnya, lanjut Muhammad Jufri, berbagai fasilitas kesehatan sekolah menjadi prioritas.

Termasuk peran satgas Covid-19 di daerah yang turut serta menilai dan memberikan rekomendasi terhadap suatu wilayah sebelum sekolah membuka pembelajaran tatap muka.

“Kalau ada wilayah-wilayah yang menganggap aman untuk dia buka, ada rekomendasi pemerintah daerah, komite sekolah dan Satgas Covid-19 daerah, itu boleh dilakukan tetapi standarnya harus ikut kepada apa yang jadi ketetapan SKB 4 menteri,” tutupnya. (Anti/fajar.co.id).

  • Dipublish : 4 Januari 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami