Pembubaran TP4 dan TP4D, Ini Pendapat KPK

Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK
Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai keputusan pemerintah untuk membubarkan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dan TP4 Daerah (TP4D) sebagai langkah yang tepat. KPK pun mendukung langkah pemerintah tersebut.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan pihaknya pernah memberikan laporan secara lisan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait temuan banyaknya penyalahgunaan wewenang oleh oknum TP4 dan TP4D.

“KPK berpendapat bahwa keputusan pemerintah merupakan kebijakan yang tepat dan KPK pernah melaporkan secara lisan kepada presiden bahwa TP4 banyak disalahgunakan,” ujar Laode saat dikonfirmasi, Jumat (22/11).

Laode mengungkap, temuan itu mencuat dari banyaknya laporan para kepala daerah. Dikatakannya, kepala-kepala daerah tersebut mengeluhkan banyaknya oknum TP4 yang tidak menjalankan fungsi pengawasan.

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan kehadiran TP4P dan TP4D sangat baok.

“Keberadaan TP4P dan TP4D di kejaksaan sebetulnya baik,” ujarnya.

Keberadaan TP4P dan TP4D, membuat para pimpinan proyek (pimpro) melakukan spending money menjadi meningkat karena perhatian mereka tadi secara hukum sudah merasa aman.

Namun masalahnya, praktik di lapangan yang masih bersinggungan langsung antarjaksa dengan para pimpro dapat membuka peluang kolusi, karena ketidaktahuan mereka soal keuangan negara.

“Masalahnya kontak personal jaksa dengan pengelola proyek ada transaksi, yang seharusnya diberikan saran kedinasan maka kemudian pimpinan proyek merasa berterima kasih kemudian kasih ‘sesuatu’. Lama-lama menjadi semacam tarif dan menjadi keharusan,” ujar dia.

Namun kajian Ombudsman menilai adanya TP4P dan TP4D yang esensinya baik tadi, maka revisinya seharusnya hanya pada intensitas interaksi antarjaksa dan pemberi proyek yang bisa dijembatani lewat penggunaan aplikasi.

“Saat butuh saran spending beli baja, daripada mengontak jaksa berpotensi maladministrasi lalu ada hubungan kolutif, pakailah email yang terhubung aplikasi dari sana dijawab dan saling jawab, itu bisa mengurangi kontak personal yang dapat mengurangi kolusi,” ujar dia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan sepakat untuk membubarkan TP4 dan TP4D. Menurut Mahfud, TP4 dan TP4D awalnya memang dibentuk untuk mengawasi serta mendampingi pemerintah daerah dalam menjalankan proyek program pembangunan agar terbebas dari praktik korupsi.

Seiring berjalanya waktu, program yang dibentuk di era kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo tersebut justru bermasalah. Banyak oknum jaksa tim TP4D yang disebut mengambil keuntungan dari program tersebut.

“Ada keluhan-keluhan kadang kala dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu misalnya untuk mengambil keuntungan ketika seorang kepala daerah ingin membuat program pembangunan lalu minta-minta semacam persetujuan sehingga seakan-akan sudah bersih ternyata tidak bersih,” kata Mahfud.

KPK sendiri pernah menangani kasus korupi yang melibatkan oknum anggota tim T4PD. ?Kasus tersebut terkait dugaan suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun anggaran 2019.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta yang juga anggota tim TP4D, Eka Safitra dan Jaksa di Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono sebagai tersangka.

Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono diduga menerima suap sekira Rp200 juta dari Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri, Gabriella Yuan Ana agar perusahaannya memenangkan lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta.

Padahal, proyek tersebut seharusnya diawasi oleh Eka Safitra selaku TP4D dari Kejari Yogyakarta. Sementara Satriawan merupakan Jaksa yang mengenalkan Gabriella ke Eka Safitra. Atas bantuan Eka, PT Windoro Kandang (WK) yang merupakan perusahaan yang benderanya dipinjam Gabriella memenangkan lelang proyek tersebut.

(fin)

  • Dipublish : 23 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami