Pemerintah Indonesia Tak Tinggal Diam Soal Uighur

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kelompok minoritas muslim Uighur. Namun langkah yang dilakukan Indonesia tidak konfrontatif. Namun, lebih mengutamakan diplomasi.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah konkret dalam menyikapi isu kemanusiaan terhadap etnis Uighur yang tinggal di kamp-kamp yang dibangun di wilayah Xinjiang, China. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan diplomasi.

“Ibu Menlu sudah melakukan langkah-langkah. Kita punya jalan diplomasi lunak. Sejak dulu kita menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif,” katanya, di Jakarta, Kamis (19/12).

Mahfud menjelaskan jangan beranggapan pemerintah Indonesia tinggal diam. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Selain itu juga dari kelompok masyarakat yang ikut berperan.

“Ada MUI (Majelis Ulama Indonesia), Muhammadiyah, dan sebagainya sudah ke sana. Kita cari jalan yang baik,” katanya.

Dikatakannya, sebagai manusia, dirinya mengaku tak mungkin mendiamkan isu kemanusiaan di Uighur. Tapi harus diketahui pula persoalan yang sebenarnya.

“Karena di China itu kawasan Muslim kan banyak juga, bukan hanya Uighur. Saya pernah ke Beijing, ke berbagai tempat lain, aman-aman aja. Tetapi kok di Uighur terjadi seperti itu, ada apa?,” katanya.

Artinya, Mahfud mengingatkan harus lebih objektif dalam melihat persoalan tersebut. Sehingga pemerintah melalui politik bebas aktif akan melakukan langkah terbaik untuk kebaikan umat manusia.

Sementara itu, Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan pemerintah China harus terbuka kepada masyarakat internasional terkait persoalan Uighur.

“Keterbukaan sikap ini agar menghilangkan kecurigaan dunia serta dapat mengakhiri kontroversi yang berkepanjangan,” katanya.

PPP mengharapkan diplomasi yang lebih aktif dari Menlu Retno Marsudi, sehingga dapat diperoleh penjelasan detail soal nasib Muslim Uighur.

“Seperti dugaan pendidikan vokasi yang seperti kamp tertutup, atau pelarangan ibadah termasuk kemungkinan mengonsumsi makanan yang tidak sesuai ajaran Islam. Hasil penjelasan tersebut bisa disampaikan ke muslim Indonesia sehingga tidak ada lagi informasi yang simpang siur,” ujarnya.

Fraksi PPP DPR melalui anggota di Komisi I, meminta pemerintah dapat berdialog dengan China agar dapat ditemukan model pembangunan yang lebih sesuai di Uighur seperti misalnya otonomi khusus di Aceh.

“Dengan tanpa bermaksud mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, model pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipelajari dan diterapkan pemerintah China, termasuk model otonomi khusus di Aceh. Paling tidak bertukar pengalaman antarnegara menjadi bagian Indonesia untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia,” jelasnya.

Dia juga meminta pemerintah dan ormas-ormas Islam dapat menjaga soliditas dan kesatuan sikap demi melindungi HAM Muslim Uighur.

(fin)

  • Dipublish : 20 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami