Pemerintah Indonesia Tegas Tidak Pulangkan WNI Eks ISIS

Menko Polhukam Mahfud MD (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,- Keputusan itu dihasilkan dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor kemarin (11/2). Sikap pemerintah tersebut diambil lebih cepat dari penjelasan terdahulu. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mohammad Mahfud MD menyatakan bahwa keputusan atas wacana itu akan diketahui dalam beberapa bulan ke depan. Pembahasannya mulai tingkat tim di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kemenko Polhukam, hingga rapat bersama presiden.

”Keputusan rapat tadi (kemarin, Red), pemerintah harus beri rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru terhadap 267 juta rakyat Indonesia,’’ terang Mahfud setelah ratas. Sebelum rapat di istana, Menko Polhukam membicarakan persoalan tersebut bersama menteri terkait.

Mahfud menjelaskan, jika pemerintah memulangkan para kombatan FTF tersebut, keputusan itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat Indonesia tidak aman. Karena itu, pemerintah menyatakan, tidak ada rencana memulangkan mereka. ’’Bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia,’’ tegasnya.

Meski telah memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS, pemerintah tetap akan menghimpun datanya. Pemerintah memerlukan data yang valid tentang jumlah serta identitas orang-orang Indonesia yang terlibat atau bergabung dengan ISIS.

Menurut Mahfud, jumlah terbaru WNI eks ISIS atau yang menjadi FTF mencapai 689 orang. Mereka tersebar di Syria, Turki, dan sejumlah negara lain. Dari jumlah tersebut, hanya 228 orang telah diidentifikasi.

Sementara itu, berdasar data dari Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), ada 185 WNI eks ISIS. ’’Mungkin 185 orang itu sudah jadi bagian dari data CIA (Central Intelligence Agency) yang berjumlah 689 orang,” katanya.

Terkait keberadaan anak-anak WNI eks ISIS, khususnya yang berusia di bawah 10 tahun, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah masih mempertimbangkannya. Pemerintah akan melihatnya kasus per kasus. ”Apakah masih memiliki orang tua, yatim, atau bahkan yatim piatu,” ujarnya.

Beberapa jam sebelum rapat di Istana Bogor, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) menegaskan sikapnya menolak pemulangan WNI eks ISIS. Hal itu disampaikan Ketua Umum PB NU Said Aqil Siroj saat bertemu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pukul 10.00 kemarin.

”Kami PB NU menolak pemulangan kombatan ISIS tersebut. Mereka sudah pergi ke sana (Syria, Red) dengan kemauan sendiri. Membakar paspor dengan mengatakan ini paspor negara thaghut,” tegas Said di kantornya. Menurut dia, tidak perlu memikirkan 689 WNI eks ISIS itu jika malah akan mengganggu ketenangan, keutuhan, dan kenyamanan masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri berpendapat, pemerintah tidak seharusnya membuat kebijakan yang serta-merta menolak membawa kembali WNI eks ISIS. Dia sepakat ada langkah lebih lanjut untuk melihat kasus per kasus bagi anak-anak FTF di Syria maupun negara lain. ”Tapi, itu tidak berarti bahwa pemerintah serta-merta menolak, membuat kebijakan untuk menolak memulangkan mereka ke Indonesia,” cetusnya.

Ghufron memahami apabila salah satu pertimbangan pemerintah adalah melindungi masyarakat di tanah air. Itu memang kewajiban pemerintah. Namun, mereka juga punya kewajiban terhadap WNI eks ISIS.

Menurut Ghufron, seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang sifatnya bertahap. Mulai kerja sama dengan pemerintah Syria atau negara lain tempat FTF berada hingga proses identifikasi. Dengan begitu, pemerintah bisa mengetahui satu per satu WNI eks ISIS tersebut secara terperinci. ”Itu kan harus jelas datanya,” ungkap dia.

Pengamat terorisme Al Chaidar juga menyayangkan keputusan pemerintah. Al Chaidar termasuk salah seorang yang sepakat WNI eks ISIS dibawa kembali ke Indonesia dengan catatan tertentu. Tidak dipulangkan begitu saja. ”Eks ISIS itu bisa menjadi semacam vaksin untuk menderadikalisasi orang-orang ISIS yang ada di Indonesia,” jelasnya.

Dia mengutip salah satu keterangan mantan teroris Yudi Zulfahri. ”Ini (WNI eks ISIS) bisa menjadi serum untuk mengatasi terorisme di Indonesia,” imbuhnya.

Namun, pemerintah telah memutuskan. Dia berharap sikap pemerintah terhadap anak-anak FTF yang disampaikan Mahfud benar-benar dilaksanakan. Meski tidak semua WNI eks ISIS akan dibawa pulang, kata Al Chaidar, minimal ada upaya menyelamatkan anak-anak mereka. ”Anak-anak yang paling terdampak. Kasihan mereka (jika) ditinggalkan oleh negara, dilupakan pemerintah, tidak dipedulikan,” ucapnya.

Di sisi lain, Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, isu pemulangan WNI eks ISIS mestinya diinventarisasi terlebih dahulu secara intern oleh pemerintah. Menurut dia, mengungkap wacana tersebut sebelum ada rencana pasti menunjukkan adanya kekacauan manajemen.

Tanpa melalui tahapan itu, dia menilai pemerintah sama saja menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan BNPT. ”Kalau tidak dipulangkan, mestinya ya kita juga nggak diam saja,” tuturnya. Pemerintah disarankan membawa persoalan tersebut ke forum internasional.

Menurut Fahmi, langkah itu penting lantaran masalah serupa dihadapi banyak negara. Dengan membahas bersama dengan negara lain, bukan tidak mungkin bisa ditemukan solusi. Apalagi, pemerintah juga masih mempertimbangkan untuk melihat lebih jauh kasus per kasus anak-anak FTF. (jp)

  • Dipublish : 12 Februari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami