Pemerintah Investigasi Penjualan Kartu Perdana Arab Saudi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

FIN.CO.ID, JAKARTA – Terkait kasus penjualan kartu perdana milik operator Arab Saudi yang dijual di Indonesia kepada para calon jamaah haji Indonesia, saat ini tengah ditelusuri oleh tim Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Penjualaan kartu perdana ini sebelumnya disoroti oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI mendesak Kemendag untuk melarang penjualan kartu perdana tersebut karena dianggap merugikan konsumen di Tanah Air dan berpotensi merugikan negara.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Veri Anggrijono memastikan akan menindak penjual kartu perdana itu. Saat ini masih dalam penyelidikan tim dari Kemendag.

“Kami masih melakukan penyelidikan penjualan kartu perdana asal Arab Saudi dengan merek Zain di beberapa embarkasi,” tegas dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (23/7).

Selain itu, pihaknya juga masih menunggu laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait kepemilikan izin usaha perdagangan di dalam negeri oleh operator telekomunikasi tersebut.

Jika ditemukan adanya perbuatan melawan hukum atau kartu ilegal, maka Kemendag tidak segan-segan akan menyeret kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku yakni sebagaimana merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Namun jika proses perdagangan kartu perdana tersebut dilakukan oleh badan usaha, maka tindakan sanksi sesuai dengan Undang-Undnag Perdagangan pasal 106 akan diberlakukan. Dia menambahkan, pelaku bisa juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), mengatakan seharusnya penjualan kartu perdana tersebut harus seizin dari operator sejenin di Indonesia sehingga ada jaminan kualitas pelayanan dan perlindungan konsumen.

“Pihak operator dalam negeri juga harus mendorong agar jamaah menggunakan jaringan operator dalam negeri agar kualitas layananya lebih baik,” kata Arief kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (23/7).

Group Head Corporate Communication XL Axiata, Tri Wahyuningsih bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mendukung pemerintah untuk menertibkan penjualan kartu perdana operator luar negeri di are Indonesia.

“Hal ini sebagai wujud penegakan asas dan tujuan penyelenggaraan telekomunikasi sesuai UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999, dan juga sebagai wujud komitmen untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menggunakan layanan telekomunikasi,” ujar Ayu, sapaan akrabnya, kepada Fajar Indonesia, kemarin (23/7).

Sedangkan SVP-Head of Corporate Communications, Turina Farouk, masih belum bisa berkomentar atas penjualan kartu perdana tersebut.

“Terkait dengan mengurangi pendapatan operator, kami belum bisa berkomentar lebih jauh karena tentunya perlu kajian lebih lanjut,” kata dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (23/7).

Demikian juga dengan Manager Media Relation PT Telkomsel, Singer Kalimaya masih enggan berkomentar.

“Kami belum bisa kasih komentar terkait persoalan ini,” ucap dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (23/7).

Sebelumnya Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mendesak agar Kemendag segera mengeluarkan larangan penjualan kartu perdana operator telekomunikasi Arab Saudi di Indonesia.

“Tindakan ini akan berpotensi merugikan konsumen dan juga negara,” tegas Tulus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (21/7).

Selain itu, penjualan ini berpotensi merugikan negara karena ada potensi pendapatan pajak yang hilang. Juga berpotensi melanggar UU tentang Perdagangan.
Terjadi 10 Tahun

Ketua Umum Serikat Penyelenggaran Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi mengatakan pihaknya telah mengetahui beredarnya kartu perdana asal Arab Saudi itu telah 10 tahun lalu.

Menurut dia, tidak semua calon jamaah haji yang menggunakan kartu perdana Arab Saudi, karena banyak jamaah yang kesulitan menggunakan kartu perdana dari luar.

“Sudah sejak 10 tahun lebih mereka (travel umrah) melakukan ini namun tidak semua jamaah memakainya karena jadi repot kok. Tenang saja rezeki Allah SWT sudah atur kok nggak usah rebutan,” kata dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (23/7).

Untuk Sapuhi sendiri baru tahun ini menggunakan kartu perdana Arab Saudi kepada para calon jamaah haji Indonesia. Pihak Sapuhi tidak meperjualbelikan namun diberikan secara gratis.

“Sulit juga bilang iya atau tidak karena prinsipnya harus menguntungkan konsumen. Tidak (menjual) tapi gratis,” ujar dia.

“Kita nggak menjual kok hanya menyalurkan kartu perdana saja,” sambung Syam.

Travel Umroh PT Muria Mahardika, Farhan mengatakan penjualan kartu perdana dari operator asing memang sudah tidak asing lagi dilakukan oleh biro perjalanan umrah/haji di Tanah Air.

“Ya kami sudah tahu dan sudah sering terjadi penjualan kartu perdana dari operator Arab Saudi,” ujar dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (23/7).

Sementara Direktur Operasional Annisa Travel, Karina N Nisa mengaku baru tahu adanya penjualan kartu perdana asal Arab Saudi.

Dia menilai kenapa para travel menjual kartu perdana tersebut karena memang memiliki jaringan dari operator tersebut.

“Mungkin travel tersebut menjual karena punya link dari operator tersebut,” ucap dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (23/7).

Menurut dia, penjualan kartu perdana tersebut merupakan suatu layanan lebih yang ditawarkan oleh para travel umroh/haji tersebut.

“Bisa sebagai value added service, tapi tidak bisa dipaksakan ke jamaahnya, apalagi dimasukkan dalam harga paket,” pungkas dia.

(ds/din/fin)

  • Dipublish : 24 Juli 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami