Pemerintah Larang Keramaian saat Natal dan Tahun Baru

MUDIK NATARU 2019: Deretan penumpang check-in di Bandara Internasional Juanda. (Dipta Wahyu/Jawa Pos))
MUDIK NATARU 2019: Deretan penumpang check-in di Bandara Internasional Juanda. (Dipta Wahyu/Jawa Pos))
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA − Pemerintah resmi melarang segala bentuk kerumunan pada masa libur Natal dan tahun baru (Nataru) untuk mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19. Pengetatan kebijakan tersebut dimulai pada 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Bali secara virtual di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) kemarin (14/12). Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat yang diiikuti Menkes Terawan Agus Putranto, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Kepala BNPB Doni Monardo serta para gubernur beserta Kapolda dan Pangdam terkait.

Pertimbangan utama kebijakan tersebut adalah peningkatan kasus secara signifikan yang masih terus terjadi pascalibur dan cuti bersama pada akhir Oktober. ”Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pascalibur setelah sebelumnya trennya menurun,” ujar Luhut.

Luhut menggarisbawahi tren kenaikan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, dan Kalimantan Selatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) hingga 75 persen. ”Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan,” kata Luhut.

Selain DKI Jakarta, Luhut meminta gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengoptimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat dan memperkuat operasi yustisi penerapan protokol kesehatan. Dalam konteks urban atau perkotaan, pemerintah daerah diminta untuk mengetatkan implementasi WFH dan pembatasan jam operasi tempat makan, hiburan, dan mal hingga pukul 20.00. Sementara itu, untuk wilayah pedesaan, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat implementasi pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas.

Untuk Bali dan provinsi lain, Luhut meminta adanya pengetatan protokol kesehatan di rest area, hotel, dan tempat wisata. ”Kami minta untuk wisatawan yang akan naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum penerbangan ke Bali serta mewajibkan tes rapid antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali,” katanya.

Klaster Pilkada

Pemerintah mengklaim tidak ada klaster baru persebaran Covid-19 yang muncul dari pelaksanaan pilkada 2020. Meski ada pelaksana pilkada yang meninggal karena terpapar virus SARS-CoV-2.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengatakan, kekhawatiran bakal muncul klaster besar setelah coblosan tidak terjadi. Penyelenggara pilkada juga telah melakukan antisipasi.

Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan, hingga kemarin pihaknya belum menerima laporan adanya klaster pilkada setelah coblosan 9 Desember. ”Belum ada,” ujarnya. Sejauh ini kasus-kasus yang dilaporkan umumnya terpapar sebelum hari coblosan. Termasuk 79 ribu petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang menunjukkan hasil reaktif saat menjalani rapid test sebelum 9 Desember.

Ilham mengungkapkan, KPU dalam waktu dekat akan melakukan kegiatan rapid test secara menyeluruh ke jajaran penyelenggara. Bukan hanya komisioner, tapi juga jajaran petugas ad hoc. Mulai tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), hingga KPPS. (jawapos.com)

  • Dipublish : 15 Desember 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami