Pemerintah Terus Dorong UMKM Go Digital

Para pelaku UMKM di masa pandemi saat ini senantiasa berjuang agar terus dapat bertahan demi melangsungkan dan meningkatkan produk-produk bisnis penjualan mereka.(dok.Kementerian Koperasi dan UKM)
Para pelaku UMKM di masa pandemi saat ini senantiasa berjuang agar terus dapat bertahan demi melangsungkan dan meningkatkan produk-produk bisnis penjualan mereka.(dok.Kementerian Koperasi dan UKM)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) terus mendorong UMKM agar memanfaatkan platform marketplace untuk memasarkan produk mereka di masa pandemi Covid-19 ini.

Asisten Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM Ari Anindya mengatakan, penetrasi UKM beralih ke digital pada 2020 telah melebihi target, yakni mencapai 10,5 juta. Kemenkop UKM sebelumnya menargetkan 10 juta UMKM go digital.

“Kita mendorong utamanya UKM ini untuk on boarding masuk ke digital. Kita juga dorong mereka masuk ke platform-platform marketplace,” ujar Ari kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (9/2).

Tak hanya itu, lanjut Ari, pihaknya juga mendorong instansi-instansi pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa/LKPP untuk menyerap produk yang dihasilkan UMKM.

“Sekarang ini kita sedang penataan organisasi, untuk digitalisasi dan lainnya itu memang kita masih menata organisasi. Sekarang ini kita belum (mulai) lagi, karena strukturnya sedang dibenahi,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM (Seskemenkop UKM) Arif Rahman Hakim menyampaikan, bahwa tahun 2021 dititik beratkan pada kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, antara lain Dinas Koperasi dan UMKM serta seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki binaan Koperasi dan UMKM untuk sinergi serta kolaborasi dalam pengembangan KUMKM.

“Ada Rp4,85 triliun anggaran pemerintah untuk pengembangan UMKM yang tersebar di 22 K/L. Permasalahan lainnya adalah banyak program pengembangan UMKM, namun belum memberikan hasil yang optimal disebabkan oleh koordinasi antar kegiatan masih kurang dan sebagian besar program belum menyentuh kemampuan UMKM untuk berhubungan dengan pasar,” kata Arif.

Ia mengatakan, proporsi unit usaha skala UMKM di Indonesia mencapai 99 persen dengan kontribusi tenaga kerja 97 persen. UMKM menyumbang terhadap PDB nasional 57 persen. Melihat angka tersebut UMKM di Indonesia disebutnya dapat bersaing dengan negara ASEAN Plus Three bahkan Eropa.

Namun, proporsi kredit masih relatif rendah yaitu di angka 20 persen yang menandakan bahwa masih banyak UMKM belum mendapat akses permodalan. Selain itu, kontribusi ekspor UMKM hanya sebesar 14 persen. “Artinya diperlukan dorongan yang optimal untuk dapat bersaing dengan negara lain,” katanya.

Kementerian PPN/Bappenas sendiri telah memberikan rekomendasi pengembangan UMKM, dari sisi Kelembagaan dan sisi Program. Rekomendasi dari sisi penguatan Kelembagaan, di antaranya Kemenkop UKM diharapkan dapat menjadi leading sector pelaksanaan program pengembangan UMKM di berbagai K/L, BUMN dan swasta dan direkomendasikan perlunya insentif pajak menjadi salah satu stimulus bagi perusahaan yang bermitra dengan UMKM.

Salah satu pelaku UMKM, pemilik kedai Kopi Kipli, Dedy Setiawan di kawasan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengaku pentingnya untuk bertansformasi ke era digital.

Kedai Kopi Kipli yang bergerak di penjualan kuliner, seperti warung angkringan khas Yogyakarta serta aneka kopi racikan khas Indonesia itu sudah terhubung dalam layanan platform marketplace GoFood.

“Karena zaman sudah maju, maka media promosi pun terbuka sangat luas, dengan memanfaatkan era digital ini mempermudah pelanggan untuk memesan, menemukan, serta menjadi satu keuntungan sendiri bagi kami wirausaha untuk mempromosikan secara global tanpa mengeluarkan budget untuk periklanan,” ujar Dedy kepada FIN, kemarin.

Meski tidaklah mudah dalam proses mendaftar layanan digital, namun ia tidak punya pilihan lain agar usahanya bisa berkembang. Ke depan, Dedy berharap adanya kemudahan serta pendampingan dari pemerintah untuk mengangkat usaha-usaha seperti miliknya agar naik kelas dan bersaing dengan merek-merek besar lainnya.

“Untuk penjualan via digital sendiri dalam hal ini GoFood masih dalam kategori standar, tetapi untuk sistem transaksi memang pemesanan via GoFood ini sangat membantu mengurangi pembayaran langsung,” tukasnya. (git/din/fin)

  • Dipublish : 10 Februari 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami