Pemilu Harus Update Teknologi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Pesatnya teknologi digital dan rencana penggunaannya dalam sistem kepemiluan butuh pengawasan lebih. Perlu langkah antisipatif terhadap era disrupsi teknologi. Saat ini masyarakat dihadapkan dalam era pergeseran berbasis kecanggihan teknologi. Termasuk dalam dunia kepemiluan.

Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin menegaskan, era disrupsi teknologi tak bisa dihindari. Dalam kehidupan sehari-hari saja, manusia kini sudah bisa pesan makan, belanja, mengontrol bisnis sembari tiduran melalui aplikasi di layar telepon seluler. Baginya hal sama terjadi dalam dunia kepemiluan. Karena itu, pengawas pemilu harus menyiapkan cara pandang antisipatif untuk bisa beradaptasi dengan disrupsi teknologi. “Dalam konteks pemilu bisa jadi ada hal-hal yang mengadaptasi situasi-situasi itu. Saya kira pengawas harus menyesuaikan. Tentu regulasinya harus bergantung pada UU,” ujar Afif di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (4/10).

Dia memandang, era disrupsi teknologi merupakan era yang bisa memunculkan hal-hal yang tidak terpikirkan. Gagasan electronic votting (e-voting) dan electronic recapitulation (e-rekap) yang saat ini mendapat kritikan, bisa jadi bakal terlaksana pada pemilu berikutnya. Kritikan tersebut datang dari para pakar karena dasar hukumnya belum kuat dalam UU. “Kita harus mulai berpikir bagaimana pemanfaatan teknologi membuat cepat dan baik hasil maupun proses pengawasan di era distruption,” paparnya.

Hal senada disampaikan anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo. Menurutnya, , belajar dari Pemilu 2019, Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu meningkatkan pengawasan dan penanganan pelanggaran untuk Pilkada Serentak 2020. Dia mengungkapkan, meski Pemilu 2019 menuai prestasi, namun ada catatan dari beberapa tindakan yang mengarah cacat integritas, tidak netral, dan tidak profesional. Sehingga, jika penanganan pelanggaran pemilu buruk, maka dampaknya fatal. “Sangat fatal ketika kita melakukan penindakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentu akan ada yang mengadu tidak adil,” ucapnya.

Terlebih, lanjutnya, ada beberapa putusan administrasi yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU saat Pemilu 2019. Melihat hal itu, Dewi menegaskan Bawaslu harus melakukan fungsi kontrolnya dengan lebih baik. “Kita memiliki peran besar untuk mengontrol besarnya kekuasaan yang dimiliki KPU. Kontrol kita adalah dalam proses penanganan pelanggaran,” tandasnya.

(khf/fin/rh)

  • Dipublish : 5 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami