Pemkot Makassar Hentikan Pemeriksaan Suket Bebas Covid-19 di Perbatasan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) menghentikan pemeriksaan surat keterangan (Suket) bebas Covid-19 di perbatasan. Pemkot kini fokus kepada pemeriksaan protokol kesehatan.

Ketua Satgas Penegakan Disiplin Gugus Tugas COVID-19 Makassar, M Sabri mengungkapkan, ada beberapa alasan Pemkot menghentikan pemeriksaan suket di perbatasan. Salah satunya tingkat kepatuhan masyarakat yang diklaim terus meningkat.

“Dari seluruh kabupaten/kota di luar Makassar itu sudah tahu, bahwa kalau masuk Makassar harus bawa suket. Ternyata hampir semua masyarakat yang dari luar kota membawa suket, sudah tahu, artinya ketentuan memakai masker masih terus diterapkan,” ucapnya, Senin (4/8/2020) malam.

Alasan kedua, diungkapkan Sabri adalah tingkat kemacetan yang ditimbulkan pemeriksaan suket. Yang terbaru saat arus balik pasca lebaran Idul adha Minggu (2/8/2020). Di mana kemacetan di batas Maros – Makassar mencapai 3 Kilometer.

“Kemudian tingkat macetnya bukan lain. Kemarin malam macet 3 kilometer masuk Kota Makassar, apalagi di Kecematan Biringkanaya,” tutur Asisten I Pemkot Makassar itu.

Untuk itu, lanjut Sabri, Pemkot lebih tegas dalam penerapan protokol kesehatan. Apalagi, bagi mereka yang tidak menggunakan masker.

“Masyarakat yang tidak pakai masker tidak lagi diberikan masker. Maka dengan sopan dan santun diminta untuk kembali ke daerahnya,” katanya.

Sabri menekankan, bagi masyarakat yang tidak memakai masker yang berdomisili di luar Kota Makassar akan disuruh untuk keluar Kota Makassar. Jika mereka yang berdomisili di Kota Makassar, maka akan diberi sanksi sosial.

“Sosialisasi tentang protokol kesehatan mengenai pemakaian masker sudah cukup, pemberian masker juga sudah cukup. Oleh karena itu, kepada masyarakat jika mereka didapatkan tidak memakai masker akan diberi sanksi. Bagi penduduk berdomisili di luar Makassar dipersilahkan untuk meninggalkan kota Makassar. Kalau penduduk kota Makassar sanksi sosial seperti rapid, maupun swab,” pungkasnya. (ikbal/fajar/jm)

  • Dipublish : 4 Agustus 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami