Pemkot Mataram Perbolehkan Satu Keluarga Dapat Bansos Dobel

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MATARAM-Pembagian jaring pengaman sosial (JPS) Kota Mataram berpotensi tidak merata. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tak begitu mempersoalkan adanya dobel penerima.

”Tidak masalah terjadi dobel. Sepanjang ada alasan yang jelas,” kata Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito.

Soal alasan jelas, yang disebut Eko, bergantung pada kriteria dari penerima. Termasuk jenis bantuannya juga. Seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau PKH. Kemudian, semuanya juga kembali pada penilaian dari pemerintah daerah. Apakah penerima tersebut wajar menerima dua hingga empat bantuan sekaligus.

Misalnya, kata Eko, ketika pemkot menyalurkan bantuan sembako JPS kepada penerima A. Kemudian pemprov, melalui JPS gemilangnya, juga memasukkan A sebagai penerima bantuan. ”Menurut provinsi itu wajar dia mendapat dobel, tidak masalah,” ujarnya.

Meski menerima dobel, Eko menyebut selama penerimanya masuk dalam kriteria terdampak Covid-19, semuanya menjadi tak masalah. Sebab, pemeberian sembako hanya merupakan stimulan.

Nilainya kecil sekali. Hanya Rp250 ribu. Untuk ukuran satu kepala keluarga (KK), kata Eko, tentu itu tidak cukup. Sehingga ada kelonggaran mengenai penerima dobel dari bantuan yang diberikan pemerintah.

”Intinya selama masuk kriteria, tidak masalah,” kata Eko.

Pemkot Mataram pun menciptakan peluang untuk pembagian dobel. Seperti di kriteria penyandang disabilitas. Untuk kategori tersebut, pemkot mengacu pada nomor induk kependudukan (NIK). Sementara ada bantuan lain yang berdasarkan KK.

”Bisa saja dalam satu rumah tangga, ada dua atau tiga yang disabilitas. Jadi di samping (dapat) dari KK, dia juga dapat bantuan dari kriteria disabilitas,” tuturnya.

Meski diperbolehkan untuk penerima dobel, Eko menjamin Pemkot Mataram tidak melonggarkan verifikasi serta validasi penerima. Jikapun kondisi di lapangan terdapat dobel penerima, itu bukan merupakan kesengajaan.

”Tetap kita hindari yang dobel. Tapi ada kewajaran kalau itu memang dobel,” ucap Eko.

Di waktu bersamaan, Pemkot Mataram juga berusaha agar pembagian JPS dilakuakn secara transparan. Seperti mengumumkannya di setiap kantor kelurahan. ”Jadi siapa-siapa saja yang menerima, itu diumumkan di sana,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dalam video conference akhir pekan kemarin, KPK juga membicarakan soal mekanisme refocusing. Yang harus sesuai dengan pelaporan.

Pemkot juga harus memastikan mengenai ketepatan penggunaan anggaran yang sudah direfocusing. Akuntabilitas penerima bantuan. Hingga persoalan pendampingan dan pengawasan dari Inspektorat serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Secara keseluruhan, kata Eko, pemkot telah mengikuti apa yang jadi arahan KPK. Termasuk mengenai pendampingan. Pemkot telah melibatkan inspektorat dan BPKP. Pemkot juga membentuk tim asistensi, dari kepolisian dan kejaksaan.

”Sekadar mengingatkan saja terkait beberapa hal yang kaitannya dengan refocusing dan penggunaan anggaran. Termasuk menyangkut masalah penyaluran JPS,” tandas Eko.

Sementara itu, juru bicara gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa mengatakan, sebanyak 50 kelurahan sudah menempel daftar nama penerima. ”Sudah ditempel. Sebagai upaya pemkot untuk transparan,” kata Suwandiasa. (Lombok post.jawapos.com)

  • Dipublish : 19 Mei 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami