Pemprov Sultra Rombak Organisasi : Biro Kerjasama Dihapus, Biro Perlengkapan Dibentuk

Ilustrasi
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

KENDARI,- Rombak organisasi di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra akan dilakukan. Biro Kerjasama akan dilebur dengan Biro Pemerintahan berdasarkan Permendagri nomor 56 tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Provinsi, Kabupaten Kota.

Selain melebur biro, juga akan dilakukan pembentukan lembaga baru yakni Biro Perlengkapan. “Namun bukan berarti Biro Perlengkapan menggantikan Biro Kerjasama. Sebab dalam aturan baru, Biro Kerjasama akan dihilangkan,” ungkap Kepala Biro Pemprov Sultra, Ali Akbar. Katanya, proses peleburan biro tengah berlangsung. Paling lama Desember mendatang, Biro Kerjasama akan dilebur.

Katanya, Biro Kerjasama dalam regulasi yang baru itu dihilangkan. Sedangkan pembentukan Biro Perlengkapan akan ditetapkan Desember, sebab awal Januari 2020 anggarannya sudah mulai berjalan. Biro Perlengkapan akan menangani aset-aset yang berada di satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mendukung tugas pokoknya.

Soal aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daera (BPKAD) tak akan dibubarkan. Namun domainnya hanya sebatas pencatatan dan menyimpan kepemilikan asli barang milik daerah yang berupa sertifikat, BPKB serta kertas berharga lainnya yang nilainya sama dengan uang/rupiah. “Jadi itu kewenangan BPKAD. Selebihnya pengelolaan aset akan melekat pada Biro Perlengkapan,”ungkapnya.

Landasan regulasi adanya Biro Perlengkapan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) yang merujuk pada Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengolahan barang milik daerah. Upaya ini terkait dengan PP pengolahan keuangan daerah, tugas antara pengolahan keuangan dan barang milik daerah itu berbeda. Entah, dari sisi landasan hukumnya, ruang lingkup ruangan dan pengolahan barang, pejabatnya, serta mekanisme kerjanya.

Katanya, pejabat yang berada dalam suatu lembaga yang dibubarkan harus menerima konsekuensi terkait jabatan. “Jadi kita tidak dapat menuntut jabatan, sebab dengan otomatis jabatan itu akan hilang ketika dilakukan pembubaran organisasi. Serta kita tidak memiliki hak menuntut jabatan di tempat lain,”tutupnya. (kp)

 

Sumber: kendaripos.co.id

  • Dipublish : 23 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami