Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg Sengsarakan Usaha Kecil

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Pencabutan subsidi Elpiji 3 Kg merupakan tindakan pemerintah yang abai atas penderitaan rakyat. Pasalnya, rencana pemerintah itu telah berdampak naikan harga dari Rp20.000,- sampai menjadi Rp30.000.

Pengamat kebijakan pemerintah Bambang Istianto menuturkan bahwa elpiji 3 kg sebagai barang kebutuhan dasar rakyat kecil. Sehingga pencabutan subsidi sudah tentu membuat beban rakyat semakin berat.

Padahal, yang mengkonsumsi elpiji 3 kg para usaha kecil seperti pedagang gorengan, tukang bakso keliling dll. Bahkan para nelayan dan petani juga menggunakan elpiji3 kg tersebut dalam kegiatan usahanya.

“Dampak pencabutan subsidi telah menimbulkan kenaikan harga mencapai hampir 100 persen. Pemerintah seperti kehilangan akal sehatnya. Kebijakan tersebut Sudah barang tentu mengurangi pendapatan para usaha kecil,” kata Bambang ketika dihubungi Fajar Indonesia Network, Kamis (23/1).

Kebijakan tersebut, kata Bambang mencerminkan tidak kredibelnya pemerintah dalam tatakelola barang strategis tersebut. Penggunaan elpiji sebagai konversi dari minyak tanah pindah ke elpiji. dengan maksud agar lebih efisien.

“Tujuan yang mulia ini disambut baik oleh takyat. Pada masa lalu memang pemerintah sebagai pengekspor BBM sehingga dengan konfidence pemerintah mengalihkan minyak tanah ke LPG. Tetapi saat ini kondisinya sudah sebagai importir BBM,” terang Direktur Center of public policy studies ( CPPS ) Institut Stiami Jakarta ini.

Karena itu, kata Bambang pemerintah harus membatalkan kebijkaan pencabutan subsidi. Pemerintah harus cerdas dengan melakukan kebijakn lain seperti menggenjot kenaikan pendapatan dari pajak guna memperbaiki postur APBN agar lebih pro rakyat.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Ia mengatakan bahwa pelaku usaha kecil akan sangat terpukul atas pencabutan subsidi elpiji 3 kg.

“Sekarang kalau dalam data BPS (Badan Pusat Statistik) kan pelaku mikro 63 juta tapi mungkin yang akan terpukul itu kan yang memang usahanya di kuliner, goreng pisang, martabak yang menggunakan (elpiji 3 kg), tukang bakso, tukang bubur,” kata Teten saat ditemui di gedung Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Jakarta, Rabu (22/1).

Teten mengaku, memahami arah perubahan baru pola subsidi yang secara perlahan berubah. Seperti halnya subsidi beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang tadinya dibagikan langsung ke penerima bantuan, tapi polanya diganti dimana masyarakatnya menerima subsidi dalam bentuk uang yang ditransfer ke rekening keluarga miskin untuk beli beras, karena banyak penyimpangan. Hal sama juga akan berlaku untuk elpiji 3 kg.

“Nah di gas juga kira-kira sama. Sekarang subsidinya kan ke harga dalam bentuk yang galon melon itu. Prakteknya ini kan penyimpangannya besar. Harusnya untuk pelaku usaha kecil dan keluarga miskin yang membeli itu (LPG 3 kg) prakteknya kan orang kaya juga membeli. Pembantu saya juga tiba-tiba kalau habis gas belinya itu saya tegur “he itu nggak boleh kita” prakteknya terjadi,” jelas Teten.

Supaya subsidi itu tepat sasaran, kata Teten maka pemerintah sedang merencanakan untuk mengubah pola subsidinya bukan mengurangi subsidinya. Memang, kata ia jika nanti tidak disubsidi, harga LPG 3 kg akan melambung. Karena itu Kemenkop akan melakukan pendataan msyarakat miskin dan pelaku usaha yang layak mendapatkan bantuan sosial.

“Kami nanti terutama di sektor mikro kita akan coba bikin data by name by address. Kita akan minta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM di daerah supaya mendata sektor mikro. Supaya mereka nanti kita masukkan ke dalam daftar yang layak untuk mendapatkan subsidi,” imbuhnya

Kendati, ia belum tahu bentuk subsidi yang akan diberikan, apakah berupa uang atau voucher. “Kita belum tahu seperti apa apakah di transfer uangnya ke yang bersangkutan by name by address atas atau dikasih voucher supaya bisa dia membeli gas dengan harga tertentu,” ujarnya.

“Pasti banyak banget, 63.000.000 lah. Nah ini kita sedang coba data, kita akan minta data itu kan ada di pemerintah daerah, nanti saya coba bicarakan nanti dengan Menteri ESDM,” kuncinya.(dim/fin/der)

  • Dipublish : 24 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami