Pendidikan Nasional Dikhawatirkan Terjadi Disorientasi

FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONEISA NETWORK
FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONEISA NETWORK
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku khawatir, akan terjadinya disorientasi dalam pengelolaan pendidikan nasional. Kekkhawatiran ini juga berangkat dari para pengamat, praktisi dan akademisi pendidikan tentang bagaimana nasib pendidikan nasional ke depan.

Anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati mengaku sanksi dengan kebijakan-kebijkan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan (Mendkbud) Nadiem Makarim terkait pendidikan nasional.

Untuk itu, kata dia, Nadiem harus dikawal oleh semua pihak. Terutama akademisi, praktisi, ahli, pakar, ataupun yang perhatian pada pendidikan.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Forum Diskusi Kelompok bersama sejumlah pelaku pendidikan. Tujuan diskusi yang bertajuk “Evaluasi Pendidikan 2019 dan Outlook Pendidikan 2020” ini untuk mengawal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam menjalankan tugasnya memperbaiki pendidikan nasional.

“Menterinya tidak punya latar belakang pendidikan secara sistem, kita jadi merasa aneh, mau diapakan?. Baru awal dilantik saja mau diubah kurikulum, kemudian tiba-tiba menyampaikan UN (Ujian Nasional) akan dihapus, tanpa kita diberikan penjelasan terlebih dahulu, tanpa disodori hasil evaluasi,” kata kata Reni, Senin (30/12).

Belum lagi, lanjut Reni, Nadiem membuat program ‘Merdeka Belajar’ melalui Peraturan Presiden. Kemudian juga terkait masalah blue print atau cetak biru. Ia mengaku khawatir Mendikbud, Nadiem Makarim mengalami disorientasi dalam mengelola pendidikan.

“Blue print di lain sisi dipahami sebagai RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), ini gimana? Ini ada disorientasi. Sementara lima tahun cukup lama, Indonesia maju hari ini,” tegasnya.

Menurut Reni yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPP ini berpendapat, bahwa bicara soal pendidikan bukan hanya aksi menjadi tanggung jawab menteri pendidikan, bukan aksi menjadi tanggung jawab presiden dan juga bukan aksi tanggung jawab kepala sekolah.

“Tetapi bicara pendidikan dari hulu ke hilir pagi sampai siang, merupakan kewajiban kita bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Dewan Pendidikan dari 10 provinsi di Indonesia menginginkan adanya dialog bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, terkait perkembangan kebijakan pendidikan yang kini ramai jadi perbincangan publik.

“Kami sudah bersepakat ingin menemui Mendikbud. Namun, hingga kini surat yang kami kirimkan belum ada jawaban dari kementerian,” kata Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kalimantan Selatan, Hadin Muhjad.

Menurut Hadin, banyak hal yang ingin dibahas bersama Mendikbud Nadiem seiring banyaknya pernyataan sang menteri yang menimbulkan pertanyaan publik.

“Melihat latar belakang Nadiem seorang teknokrat dengan statemen-statemennya, apakah kebijakannya membangun teknokrat atau pendidikan manusia, karena pendidikan kan hakikatnya membentuk manusia seutuhnya. Tapi sepertinya Nadiem punya konsep sendiri tentang pendidikan,” tuturnya.

Hadin menyatakan, bahwa pihaknya ingin agar apa yang menjadi ide dan gagasan Mendikbud dapat tersampaikan dengan baik ke masyarakat.

“Kami ingin mendengar secara langsung dari Nadiem apa yang menjadi konsepnya menyiapkan SDM unggul dan berkarakter melalui pendidikan berkualitas, sehingga publik tidak salah persepsi dan sebagainya,” terangnya.

Kendati demikian, Hadin sendiri mengaku mengapresiasi terobosan Nadiem yang ingin ada lompatan besar untuk menjawab tantangan pendidikan ke depan.

“Namun sekali lagi, semua konsep dan kebijakan baru itu harus secara konkret bisa dijelaskan ke publik soal plus minusnya,” pungkasnya.

(der/fin)

  • Dipublish : 31 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami