Penegakan Hukum ‘Lembek’ Jadi PR Jokowi-Ma’ruf Amin

Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Prosesi sidang pelantikan dalam sidang paripurna MPR dengan agenda tunggal pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Prosesi sidang pelantikan dalam sidang paripurna MPR dengan agenda tunggal pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Joko Widodo – Ma’ruf Amin resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Berbagai pekerjaan rumah (PR) masa pemerintahan sebelumnya menjadi sudah menanti di depan mata. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penegakan hukum yang dinilai kurang memuaskan pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar meminta Presiden Jokowi lebih berkomitmen memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan di tengah masyarakat. Terutama memperkuat pemberantasan korupsi.

Fickar mengingatkan soal Undang Undang KPK yang belakangan ini menjadi isu nasional. Pasalnya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK diduga kuat sebagai upaya pelemaham KPK dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi. Karenanya, Presiden Jokowi harus segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganggati Undang-Undang (Perppu).

“Yang harus dilakukan Jokowi mengeluarkan Perppu membatalkan UU NO.19/2019 tentang Perubahan KPK,” katanya kepada FIN, Minggu (20/10).

Dia menegaskan, dengan membatalkan Undang Undang NO.19/2019 tentang perubahan KPK maka bisa dibilang sebagai bukti bahwa Presiden Joko Widodo pro terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya KPK.

“Mengembalikan wujud asal KPK sebagai lembaga independen yang bisa memproses para koruptor merangkap politikus dan koruptor eksekutof ataupun koruptor penegak hukum,” tegasnya.

Jika Indonesia bersih dari tindak pidana korupsi, maka kepuasan masyarakat dengan sendirinya akan meningkat.

Sementara, pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahma mengatakan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penegakan hukum yakni harus adanya komitmen untuk menyelesaikan seluruh masalah masalah hukum yang belum terselesaikan.

“Tuntaskan masalah-masalah hukum yang masih tertunda, misalnya kasus Novel (penyiraman air keras), tuntaskan yang masih tertunda,” katanya kepada FIN.

Selain itu, kata Suparji, jika ingin meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penegakan hukum, yakni dengan menjadikan hukum yang independen.

“Aparat penegak hukum harus menjadi alat negara bukan alat kekuasaan,” tegasnya.

“Penegakan hukum harus adil, tidak boleh diskriminatif dan tidak boleh tebang pilih,” tutupnya.

Diketahui Litbang Kompas melakukan survei tingkat kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi-JK secara berkala sejak Januari 2015 hingga Oktober 2019. Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 19 September-4 Oktober 2019.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak bertahap. Tingkat kepercayaan survei 95% dengan margin of error sebesar 2,83 persen. Survei juga mengukur tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah di bidang-bidang tertentu.

Berdasarkan hasil survei pada Oktober 2019, tingkat kepuasan masyarakat dalam bidang Bidang Politik dan Keamanan sebanyak 64,3 persen. Untuk bidang Hukum 49,1 persen, bidang ekonomi sebanyak 49,8 persen dan bidang sosial 59,4 persen masyarakat merasa puas.

Hasil tersebut menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat dalam bidang hukum menjadi yang terendah.

(lan/gw/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 21 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami