Pengadaan Barang COVID-19 Harus Transparan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat nasional maupun daerah memastikan pengadaan barang dan jasa (PBJ) dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel serta tetap berpegang pada konsep harga terbaik value for money dalam percepatan penanganan corona.

“Mengingat saat ini salah satu kegiatan penting adalah pengadaan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19, seperti pengadaan APD, maka KPK dalam upaya pencegahan korupsi, monitoring dan koordinasi membantu Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional dan daerah terkait dengan pencegahan korupsi,” ujar Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (2/4).

Firli menjelaskan, pengawasan yang dilakukan KPK terhadap proses percepatan penanganan COVID-19 merespon arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertama, KPK membentuk tim khusus untuk mengawal dan bekerja bersama Satgas di tingkat pusat dan daerah serta dengan stakeholders terkait lainnya.

Kedua, tambah Firli, KPK menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. SE tersebut ditujukan kepada Gugus Tugas di tingkat pusat dan daerah untuk memandu proses pengadaan barang dan jasa.

Hal ini, menurut Firli, dirasa perlu untuk menghilangkan keraguan bagi pelaksana di lapangan tentang pidana korupsi yang berpotensi dapat dikenakan kepada pelaksana. Padahal, kondisi saat ini adalah darurat dan membutuhkan kecepatan dalam eksekusinya.

“Dalam Surat Edaran disampaikan rambu-rambu pencegahan yang diharapkan dapat memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan bahwa sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, maka proses PBJ tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan,” jelas Firli.

Beberapa prinsip yang ditekankan KPK di dalam Surat Edaran tersebut di antaranya agar pelaksanaan PBJ selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk aturan yang secara khusus dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari kajian yang pernah dilakukan maupun penanganan perkara, KPK mengidentifikasi sejumlah modus dan potensi korupsi dalam PBJ. Di antaranya adalah persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang/jasa, menerima kickback, penyuapan, gratifikasi, benturan kepentingan, perbuatan curang, berniat jahat memanfaatkan kondisi darurat, hingga membiarkan terjadinya tindak pidana.

“Kami juga mendorong keterlibatan aktif APIP dan BPKP untuk melakukan pengawalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan PBJ dengan berkonsultasi kepada LKPP,” pungkas Firli.

Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KPK bertugas antara lain melakukan tindakan-tindakan pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Termasuk dalam pengadaan barang dan jasa menyangkut penanganan COVID-19.

Senada diungkapkan Anggota Komisi IV DPR Fauzi Amro. Dia menginginkan anggaran penanganan COVID-19 hasil realokasi sejumlah pos anggaran lain, harus diawasi ketat sehingga penggunaannya tepat sasaran.

“Keseluruhan pemanfaatan anggaran tersebut, perlu dikawal dan diawasi, supaya tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan pasca virus Corona mewabah,” katanya.

Menurut dia, anggaran sebesar Rp405 triliun yang bersumber dari APBN tersebut memiliki nilai yang sangat besar sehingga perlu diawasi oleh berbagai pihak seperti KPK, BPK, dan BPKP, serta pendampingan oleh inspektorat jenderal masing-masing institusi.

Politisi Partai Nasdem itu juga menegaskan, bila ada pihak yang menyalahgunakan atau korupsi dana kemanusiaan tersebut, maka semestinya ditindak tegas sesuai ketentuan hukum berlaku, bahkan kalau bisa hingga diperberat sanksi hukumnya.

“Dana tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan penanganan dan pengendalian wabah virus corona,” katanya.(riz/gw/fin)

  • Dipublish : 3 April 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami