Pengamat: Perpanjangan PPKM Darurat Sangat Diperlukan

Ilustrasi penyekatan PPKM darurat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Ilustrasi penyekatan PPKM darurat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menyatakan keputusan pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat memang sangat diperlukan. Hal itu untuk mengendalikan mobilitas penduduk mencegah penularan Covid-19.

”Perpanjangan PPKM darurat memang sangat diperlukan untuk mengendalikan mobilitas penduduk yang berpotensi meningkatkan angka positif Covid-19,” kata Slamet Rosyadi, pengamat kebijakan publik dari Unsoed seperti dilansir dari Antara di Purwokerto.

Dia menambahkan, kebijakan tersebut juga akan memberikan kesempatan kepada rumah sakit dan tenaga kesehatan agar tidak mendapatkan beban dan tekanan kerja yang makin berat. ”Bagaimanapun pihak RS dan nakes adalah garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan para pasien Covid-19. Konsekuensinya, mereka menjadi subjek yang paling rentan tertular,” ujar Slamet Rosyadi.

Dengan demikian, lanjut dia, dengan adanya keputusan perpanjangan PPKM darurat diharapkan beban dan tekanan kerja rumah sakit dan tenaga kesehatan akan sedikit berkurang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli. ”Karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan, pada 26 Juli pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa (20/7) malam.

Pemerintah telah menerapkan PPKM darurat di provinsi-provinsi di Pulau Jawa-Bali serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali pada 3–20 Juli. “Penerapan PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat-sangat berat,” ungkap presiden.

Menurut Presiden Jokowi, PPKM darurat diterapkan untuk menurunkan penularan Covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit.

Sementara itu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surakarta menyatakan, perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli jangan sampai mematikan sektor usaha. ”Ini memang situasi yang sulit, di satu sisi prioritas utama adalah pandemi harus diatasi, paling tidak diturunkan, namun di sisi lain bagi pelaku usaha ya ini cukup menyulitkan,” kata Direktur Ekskutif Kadin Surakarta David R. Wijaya.

Oleh karena itu, pada perpanjangan PPKM darurat tersebut diharapkan pemerintah lebih bijak dalam mengimplementasikannya. ”Misalnya lebih ke pengetatan protokol kesehatan, daripada ditutup jalannya karena ini sangat menyulitkan pelaku usaha, seperti distribusi barang dan lalu lintas orangnya,” ujar David.

Dia juga mengapresiasi perpanjangan PPKM darurat tersebut tidak dilakukan hingga akhir Juli melainkan hanya sampai akhir minggu ini. Melalui langkah perpanjangan tersebut akan lebih terlihat hasilnya khususnya dari sisi laju kasus Covid-19.

”Kalau sampai dengan 20 Juli kan ada tren yang cukup baik untuk kasus Covid-19. Kalau tidak diperpanjang ya akan susah mengukurnya. Makanya kan ini kan hanya dilakukan sampai 25 Juli,” ucap David.

Dia meyakini, pemerintah melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat maka kebijakan tersebut akan berhasil. ”Saya punya pemikiran, jika PPKM dilakukan dengan benar hasilnya juga akan baik,” tutur David. (JPC/JM)

  • Dipublish : 21 Juli 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami