Pengesahan Revisi UU Pemasyarakatan Tergantung DPR dan Pemerintah

Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Dalam aksinya hingga sampai malam, mereka menolak Revisi UU KPK dan RUU lain oleh DPR yang dinilai bermasalah (Dery Ridwansah/ JawaPos.com )
Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Dalam aksinya hingga sampai malam, mereka menolak Revisi UU KPK dan RUU lain oleh DPR yang dinilai bermasalah (Dery Ridwansah/ JawaPos.com )
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,- Revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemasyarakatan batal disahkan dalam rapat paripurna yang dilakukan hari ini. Anggota Komisi III DPR, Tengku Taufiqulhadi mengatakan saat ini belum ada pembahasan yang terbaru mengenai Revisi UU Pemasyarakatan tersebut.

‎”Saya sampai sekarang belum lihat bahwa ini akan dibahas sekarang,” ujar Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9).

Anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini mengatakan, belum ada pembahasan terbaru dari Revisi UU Pemasyarakatakan tersebut, karena masih ingin dikomunikasikan di tingkat lobi antara pemerintah dengan DPR.

“Nah kalau emang tidak diketok menurut saya memang pemerintah minta jangan diketok dulu ya kita sepakat,” katanya.

“Menurut saya hasil lobi ini. Apakah ditunda untuk paripurna yang akan datang, atau ditunda untuk paripurna sekali lagi. Atau dia ditunda pada masa sidang DPR pertama nanti,” tambahnya.

Namun apabila lobi-lobi antara pemerintah dan DPR gagal menemui titik temu. Maka DPR bisa saja mengesahkan Revisi Pemasyarakatan tersebut menjadi UU. Karena walaupun Presiden Jokowi tidak menyetujui, maka otomatis setelah 30 hari UU tersebut berlaku.

“Tetapi kalau diketok walaupun pemerintah tidak setujui, maka dia akan berlaku setelah 30 hari efektif,” ungkapnya.

Menurut Taufiqulhadi, dari Revisi UU Pemasyarakatan sudah ada kesepakatan antara DPR dan juga pemerintah. Pembahasannya juga telah lama dilakukan. Sehingga bisa saja DPR mengesahkan Revisi Pemasyarakatan menjadi UU.

‎”Karena UU itu telah dibahas antara DPR dengan pihak pemerintah selama berbulan-bulan. Jadi sekarang sudah selesai, sudah selesai tingkat pertama,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta empat RUU untuk bisa ditunda pengesahannya. Hal itu karena masih adanya perbedaan pendapat.

Jokowi mengatakan, selain Revisi KUHP ada juga yang ia tolak pengesahannya. Seperti RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP dan adalah RUU Pemasyarakatan.

“Intinya tadi saya meminta agar pengesahan untuk RUU Pertanahan, yang pertama. Yang kedua, RUU Minerba, ketiga RUU KUHP, kemudian keempat RUU Permasyarakatan,” ujar Jokowi di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9).

Alasan Presiden Jokowi supaya menunda pengesahan empat RUU tersebut, karena perlu adanya pengkajian dan mendegarkan masukan lagi dari pihak-pihak terkait. Hal i‎tu dilakukan supaya pasal-pasal yang akan disahkan oleh DPR tidak bertentangan dengan masyarakat.

“Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik, sesuai dengan keinginan masyarakat,” ungkapnya. (jp)

 

Sumber: jawapos.com

  • Dipublish : 24 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami