Penggeledahan Terhambat, Bukti KPK Dilemahkan

Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng Jakara. (Foto: Foto: Faisal R Syam / Fajar Indonesia Network )
Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng Jakara. (Foto: Foto: Faisal R Syam / Fajar Indonesia Network )
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) telah terbukti melemahkan lembaga antirasuah.

Pasalnya, KPK terkesan lambat melakukan penggeledahan di Kantor DPP PDI Perjuangan pasca menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan Caleg DPR dari PDIP Harun Masiku sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW DPR. Karena sesuai mandat UU tersebut, segala tindakan pro justitia, termasuk penggeledahan, mesti seizin Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“KPK faktanya terbukti lambat dalam melakukan penggeledahan di kantor PDIP,” ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada awak media, Minggu (12/1).

Dalam Pasal 37B ayat (1) huruf b UU KPK versi revisi, Dewas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Padahal, kata Kurnia, dalam UU yang lama, KPK tak membutuhkan izin dari pihak manapun sebelum melakukan penggeledahan.

Kurnia khawatir, proses pengajuan izin ke Dewas KPK yang membutuhkan waktu dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menyembunyikan, bahkan menghilangkan bukti-bukti.

“Logika sederhana saja sebenarnya, bagaimana mungkin tindakan penggeledahan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan bukti dapat berjalan dengan tepat serta cepat jika harus menunggu izin dari Dewan Pengawas?,” kata Kurnia.

Ia mengungkapkan, banyak pihak yang beranggapan penindakan KPK berdasarkan tangkap tangan itu menjadi bukti bahwa Pimpinan dan UU KPK tak lagi menjadi persoalan. Padahal, kata dia, justru sebaliknya.

“UU KPK baru terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justitia,” ucapnya.

Atas hal ini, Kurnia menyatakan, ICW mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak bersikap acuh saat KPK berada dalam kondisi lemah akibat berlakunya UU 19/2019. Ia mengatakan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK harus menjadi prioritas utama Presiden Jokowi saat ini untuk menyelamatkan lembaga antirasuah.

Selain itu, Kurnia juga menyoroti upaya menghalang-halangi proses penanganan perkara yang dilakukan KPK dalam kasus ini. Dengan kondisi seperti ini, Kurnia menyimpulkan, narasi penguatan KPK yang selama ini diucapkan presiden dan DPR hanya sebatas ilusi.

Sebab, kata dia, UU 19/2019 justru menyulitkan penegakan hukum yang dilakukan KPK. Terkait ini, ICW lantas mendesak KPK untuk berani menetapkan aturan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalang-halangi proses hukum.

“Penting untuk ditegaskan bahwa setiap upaya menghalang-halangi proses hukum dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menggunakan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor),” tegasnya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, proses penanganan perkara yang dilakukannya tak terhambat meski harus menunggu izin Dewas guna melakukan tindakan pro justitia seperti penggeledahan. Ia menyatakan, dalam memproses suatu perkara, KPK akan melakukannya sesuai prosedur yang berlaku.

“KPK (itu) penegak hukum. Maka setiap upaya hukum akan dilaksanakan oleh KPK setelah prosedur hukumnya terpenuhi,” kata Ghufron kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Hal ini, dikatakan dia, dilakukan demi menghormati hak asasi manusia para tersangka dan pihak lainnya.

Sementara itu, Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya dan Dewas dalam fungsinya masing-masing justru saling menguatkan. Terkait perkara ini, ia memastikan Tim penindakan KPK telah mengantongi sejumlah izin dari Dewas guna kebutuhan penggeledahan.

“Pada prinsipnya Tim Penindakan KPK bersama Dewas saling menguatkan dengan fungsi masing-masing dalam penanganan perkara ini. Penyidik telah berkoordinasi dengan Dewas. Beberapa izin untuk kebutuhan penggeledahan juga sudah ditandatangani Dewas setelah sejumlah kelengkapan administrasi terpenuhi,” ucap dia.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Caleg PDIP Harun Masiku, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina serta pihak swasta Saeful juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Wahyu bersama Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total sekitar Rp900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019. (riz/gw/fin)

  • Dipublish : 13 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami