Penggunaan dan Peserta BPJS Kesehatan Terus Maningkat

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Masyarakat semakin sadar manfaat kehadiran asuransi sosial Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Sebagai buktinya, jumlah penggunaan dan peserta BPJS Kesehatan terus meningkat. Bahkan program ini diapresiasi dan dijadikan contoh dunia internasional.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek dalam siaran persnya, Rabu (16/10) menyebutkan hingga Agustus 2019 penggunaan JKN sudah mencapai 277,9 juta kali. Dalam artian kunjungan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas dan dokter praktik perorangan, kunjungan ke poliklinik rawat jalan di rumah sakit, dan kunjungan rawat inap di rumah sakit sudah mencapai 277,9 juta kali.

Jumlah tersebut menunjukkan pemanfaatan program asuransi sosial tersebut terus meningkat sejak JKN diselenggarakan pada 2014. Pada tahun pertama penyelenggaraan, total pemanfaatan JKN berjumlah 92,3 juta kunjungan. Kemudian meningkat pada 2015 menjadi 146,7 juta. Untuk tahun 2016 kembali naik menjadi 192,9 juta.

“Sementara di tahun 2017 kembali tumbuh menjadi 219,6 juta, lalu 2018 menjadi 233,75 juta, dan tahun ini hingga Agustus sudah mencapai 277,9 juta kali,” katanya.

Selain pemanfaatan, jumlah kepersertaan juga tumbuh signifikan. Total cakupan kepesertaan JKN per 30 September 2019 sebanyak 221,2 juta jiwa atau kurang lebih 84 persen dari jumlah penduduk. Pada 2018 kepesertaan JKN sebanayak 207 juta jiwa, dan pada 2017 mencapai 187,9 juta jiwa.

“Peningkatan cakupan kepesertaan JKN terus kita upayakan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC). Di mana masyarakat sudah terjamin semua secara pembiayaan kesehatan,” kata Menkes Nila.

Dia menyatakan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan kelengkapan alat kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan juga akan ditambah untuk mendukung UHC.

“Itu yang harus terus kita upayakan,” kata Menkes.

Selain itu, pemerintah terus berupaya mengirimkan tenaga medis di semua daerah di Indonesia, terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan yang harus merata untuk seluruh wilayah. Kemenkes tengah mengupayakan hal tersebut di antaranya melalui program Nusantara Sehat di Puskesmas dan Pemberdayaan Dokter Spesialis di rumah sakit.

Kemenkes menilai puskesmas sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar masalah kesehatan dapat ditangani di Puskesmas sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit, atau bahkan tidak perlu sampai dirujuk.

Untuk itu, Kemenkes membangun ratusan puskesmas di perbatasan yang totalnya hingga saat ini sudah mencapai 249 Puskesmas baru yang dibangun.

“Ini termasuk alat-alat kesehatan, ambulans, dan transportasi untuk tenaga kesehatan saat bertugas,” kata Nila.

Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam keterangan persnya mengatakan JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan menjadi contoh penggambaran asuransi sosial dalam Pertemuan Umum ke-33 World Social Security Forum (WSSF) yang diselenggarakan di Brussels Belgia.

BPJS Kesehatan pun dipercaya untuk menyampaikan usulan strategis dan tantangan dalam jaminan kesehatan sekaligus memaparkan implementasi Program JKN-KIS kepada negara-negara anggota WSSF.

Forum WSSF merupakan forum tertinggi dan terpenting dalam organisasi penyelenggara jaminan sosial yang melibatkan lebih dari 1.000 peserta dari 150 negara anggota Asosiasi Jaminan Sosial Internasional (ISSA). Peserta tersebut termasuk di dalamnya para menteri, presiden organisasi dunia, para pemimpin senior dalam dunia jaminan sosial.

Dalam ajang tersebut BPJS Kesehatan memperoleh banyak penghargaan. Fachmi Idris yang juga menjabat sebagai Chairperson of a Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance of ISSA memperoleh penghargaan khusus dalam ISSA Award for Outstanding Achievement in Social Security berupa Certificate of Appreciation atas dedikasi dan kontribusinya dalam mengangkat isu penting dalam mendorong jaminan sosial kesehatan semesta di seluruh dunia dan langkah-langkah antipasinya.

“Menjadi lembaga pengelola program jaminan kesehatan terbesar di dunia bukan berarti tak memiliki tantangan tersendiri. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berupaya mengembangkan inovasi dan menyempurnakan pelayanan kepada peserta JKN-KIS di Indonesia,” ujar Fachmi.

Tahun 2018, BPJS Kesehatan menjadi satu-satunya negara anggota ISSA yang mendapat banyak penghargaan dalam ajang ISSA Good Practice Award 2018 Kategori Kawasan Asia Pasifik. BPJS Kesehatan mendapat sembilan penghargaan internasional.

“Dalam laporan ISSA serupa tahun ini, ada pilot project BPJS Kesehatan yang disebut-sebut sebagai inovasi menarik, yaitu layanan home care yang disediakan BPJS Kesehatan bagi pasien JKN-KIS lansia yang menyandang stroke. Berdasarkan pilot project tersebut, ternyata layanan home care hasilnya lebih efektif dan efisien daripada perawatan di rumah sakit. Hal ini pun lantas diangkat ISSA sebagai best practice sharing dalam laporan ISSA di tahun 2019,” ujar Fachmi.

Fachmi mengatakan JKN-KIS telah menjadi salah satu barometer utama di dunia, khususnya untuk jaminan sosial di bidang kesehatan. Dia mengatakan berbagai apresiasi dan penghargaan yang diterima dalam forum tertinggi ISSA kali ini membuktikan bahwa JKN betul-betul makin dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

(gw/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 17 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami