Penundaan Perppu KPK

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan Pers mengenai pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presdien Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8). Presiden Joko Widodo secara resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. FOTO: Faial R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan Pers mengenai pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presdien Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8). Presiden Joko Widodo secara resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. FOTO: Faial R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat ini.

Alasannya, karena masih ada proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

”Sekarang ini masih ada proses uji materi di MK, kita harus menghargai proses-proses seperti itu. Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi, kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain. Saya kita harus tahu sopan santun dalam bertatanegaraan,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (1/11).

Di sisi lain Presiden Joko Widodo masih menyusun nama-nama Dewan Pengawas KPK asetelah berlakunya UU Nomor 19 tentang Perubahan atas UU KPK.

“Ya, saat ini untuk Dewan Pengawas KPK, kami masih dalam proses mendapatkan masukan-masukan untuk siapa yang nanti bisa duduk di dalam dewan pengawas,” imbuhnya.

Pasal 69A UU No. 19/2019 menyebutkan bahwa ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. “Untuk pelantikan Dewan Pengawas KPK akan bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK yang baru, yaitu pada bulan Desember. Hal ini sudah tercantum di dalam peraturan peralihan yang ada. Di Pasal 69A,” jelasnya.

Artinya, Presiden Jokowi tidak membuat panitia seleksi (pansel) untuk Dewan Pengawas KPK yang baru pertama kali akan diangkat tersebut. “Untuk pertama kalinya, tidak lewat pansel. Akan tetapi, percayalah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik,” ungkap Presiden.

Kehadiran Dewan Pengawas KPK di bawah Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G serta Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D.

Anggota Dewan Pengawas KPK berjumlah lima orang dengan tugas, antara lain mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Berdasarkan Pasal 69 D UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK disebutkan bahwa sebelum Dewan Pengawas KPK terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum undang-undang ini diubah.

Dengan dimulainya pencarian nama-nama anggota dewan pengawas tersebut, artinya Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK seperti permintaan sejumlah pihak. Alasannya karena UU 19 /2019 masih dilakukan proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.

“Kita melihat hahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu. Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertatanegaraan,” jelasnya.

Saat ini setidaknya sudah ada tiga pihak yang mengajukan uji materi ke MK terkait UU No. 19 tahun 2019 yang telah menjalani sidang di MK. “Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertatakenegaraan,” timpal Presiden.

Sementara itu, Para penggugat UU No. 19 tahun 2019 terdiri dari 25 advokat yang juga berstatus sebagai mahasiswa pascasarjana Universitas Islam As Syafi’iyah dan 18 mahasiswa gabungan sejumlah universitas di Indonesia serta seorang advokat bernama Gregorius Yonathan Deowikaputra yang mengajukan uji materil dan formil atas UU KPK ke MK.

Dalam permohonanya, pemohon tidak hanya mengajukan uji formil atas UU KPK hasil revisi, tetapi juga uji materil. Menurut penggugat, ada kerugian konstitusional yang dialami oleh pihaknya atas UU KPK hasil revisi. Pasalnya, dari sisi formil, penerbitan Undang-undang ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan cenderung melanggar prosedur.

Penggugat menilai UU tersebut disahkan tidak melalui rapat paripurna yang kuorum oleh DPR sedangkan menurut peraturan, sebuah Undang-undang bisa disahkan jika anggota DPR yang hadir lebih dari separuh tapi, dalam rapat paripurna 17 September 2019, anggota DPR yang hadir hanya 102 dari 560 orang. Oleh karenanya, UU ini dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Sementara itu, dari sisi materil, pemohon mempermasalahkan Pasal 21 ayat (1) huruf a yang mengatur tentang dewan pengawas. Pemohon menilai, adanya dewan pengawas KPK justru berpotensi menyebabkan KPK menjadi tidak independen. Namun, Majelih hakim konstitusi mempertanyakan keseriusan pemohon dalam mengajukan uji materil dan formil UU KPK hasil revisi karena dari 25 pemohon yang namanya tercantum dalam berkas permohonan, hanya 8 orang yang hadir dalam sidang perdana.

Menurut Majelis Hakim, jika dalam sidang perdana perdana saja pemohon tak seluruhnya hadir, bisa dinilai pemohon tak serius mengajukan permohonannnya. Majelis Hakim juga mempersoalkan banyaknya pemohon yang tak membubuhkan tanda tangan dalam berkas permohonan sehingga dapat disimpulkan bahwa pemohon belum membaca atau menyetujui berkas permohonan yang dilayangkan ke MK.

(fin)

  • Dipublish : 2 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami