Penunggak Pajak di Sidak KPK

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap penunggak pajak di kawasan Jakarta Utara, Kamis (5/12).

Koordinator Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III KPK Friesmount Wongso mengatakan, keterlibatan lembaga antirasuah dalam sidak ini demi mendorong pemaksimalan penerimaan daerah melalui pajak seperti pajak restoran, hotel, hingga kendaraan bermotor.

“Di koordinasi supervisi KPK itu terbagi sembilan wilayah. Kita di Korwil III tu mendampingi, kebetulan wilayah DKI Jakarta termasuk, dalam rangka peningkatan optimalisasi penerimaan daerah,” ujar Friesmount.

Firesmount menambahkan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari rencana aksi yang telah disepakati oleh Korwil dengan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui monitoring centre of prevention (MCP) 2019.

Dalam kegiatan pencegahan kali ini, Friesmount menyatakan tak menutup kemungkinan pihaknya menemukan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari hasil korupsi. Modus seperti ini, kata dia, sering ditemukan dalam kepemilikan kendaraan mewah.

“Nah dalam rangka ini mungkin kita nanti dapat menemukan hal-hal tersebut juga. Bisa kita lihat nanti. Apakah nanti mereka terkait dengan kasus korupsi, saya pikir nanti itu pidana yang berbeda. Tapi dalam hal ini fokus kita adalah penegakan untuk pajaknya,” kata dia.

Wakil Kepala BPRD DKI Jakarta Yuandi Bayak Miko menjelaskan, sidak yang dilakukan jajarannya kali ini menyasar kepada penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mobil mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Kegiatan yang kita lakukan ini mendatangi langsung objek pajak terutama untuk objek pajak PKB, PBB, BPHTB dan objek pajak yang sifatnya self assesment,” ucap Yuandi.

Yuandi menyatakan, dengan menggandeng Korsupgah KPK, diharapkan para wajib pajak dapat segera melunasi tunggakannya. Hal ini demi mengoptimalkan penerimaan daerah.

Karena, menurut penuturannya, sedikitnya terdapat 2.300 objek PBB yang masih tertunggak selama empat tahun dan berpotensi menyumbang pendapatan daerah sebesar Rp70 miliar. Begitu pula dengan tunggakan PKB sebanyak 170 kendaraan dengan potensi penerimaan sekitar Rp5,4 miliar.

“Kami sangat berharap kita di-support penuh oleh Korsupgah KPK untuk meningkatkan penerimaan. Makanya kita dorong di bulan Desember ini, kita puncaki semua tekad kita ini untuk penerimaan bulan Desember harus selesai di bulan ini,” tuturnya.

Yuandi membeberkan, dalam kegiatan ini pihaknya juga melakukan penempelan stiker terhadap objek-objek pajak yang tertunggak pelunasannya. Khususnya pada kendaraan bermotor.

“Stiker ini sebenernya sudah kita lakukan beberapa tahun ke belakang, cuma tahun ini kita berlakukan lebih masif lagi. Semoga ini akan membawa dampak pada rekan-rekan wajib pajak,” tukasnya.

Lebih lanjut, Yuandi menuturkan pihaknya akan menerapkan sanksi tegas terhadap penunggak pajak. Sanksi tersebut akan diberlakukan jika para wajib pajak belum kunjung melunasi tunggakannya hingga akhir Desember 2019.

“Sanksi kita terapkan, seperti sanksi pajak kita terapkan dan juga law enforcement akan kita terapkan. Mungkin pelaksanaan door to door akan lebih progresif juga, penempelan stiker wajib pajak yang kita temukan belum berbayar,” tutupnya.

(fin)

  • Dipublish : 6 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami