“Kami sangat prihatin dengan serangkaian peristiwa bernuansa kekerasan terkait dengan mahasiswa dan masyarakat Papua,” kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Selasa (20/8).

Terkait dampak dari kasus tersebut, Mu’ti meminta semua pihak bisa tetap menahan diri dan tidak terpengaruh dengan berbagai informasi yang beredar, terutama di media sosial. Tujuannya agar suasana tidak semakin memanas.

“Masyarakat jangan terpengaruh upaya adu domba yang dilakukan pihak-pihak yang memancing di air keruh,” tuturnya.

Mu’ti juga meminta agar pemerintah berhati-hati dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Pemerintah hendaknya menggunakan berbagai pendekatan, tidak hanya keamanan dan militer,” pintanya.

Di satu sisi, Mu’ti meminta masyarakat mempercayakan penanganan masalah tersebut kepada pemerintah, khususnya aparatur keamanan.

Masyarakat jangan terpengaruh oleh upaya adu domba yang dilakukan pihak-pihak yang memancing di air keruh dan memanfaatkan isu kekerasan dan kerusuhan itu untuk kepentingan yang merusak persatuan dan kesatuan.

“Ada yang sengaja memanfaatkan masalah Papua untuk kepentingan separatisme dengan memancing sentimen dan permusuhan rasial, primordialisme agama, dan antargolongan,” tuturnya.

Terpisah, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti aksi aparat keamanan yang menangkap 43 mahasiswa Papua di Surabaya.

Koordinator KontraS Yati Andriyani mengatakan penangkapan dengan kekuatan berlebihan itu semakin membangun stigma terhadap warga Papua di Surabaya.

“Mereka ditangkap harusnya tidak terjadi, harusnya dicari tahu dulu siapa yang pasang dan siapa yang paksa, dan apakah betul mahasiswa Papua yang lakukan,” ujarnya.

Polisi seharusnya lebih fokus melakukan penyelidikan soal pembuangan bendera Merah Putih, bukan dengan segera melakukan penangkapan terhadap mahasiswa.

Penangkapan itu dinilainya justru menimbulkan ekskalasi perasaan perlakuan diskriminatif yang semakin menguat terhadap warga Papua.

“Harus dicari siapa yang pasang dan siapa yang jatuhkan, kan belum jelas peristiwa itu, sudah ada penyerbuan ke asrama mahasiswa, ada penggunaan gas air mata dan penangkapan juga,” kata Yati.

Polisi, tutur dia, semestinya menggunakan pendekatan persuasif dan dialog dengan mahasiswa Papua yang tinggal di asrama itu.

Yati juga meminta agar kepolisian memproses secara etik mau pun pidana personel yang melakukan kekerasan secara berlebihan kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan kota-kota lainnya.

“Kami ingin Presiden nyatakan minta maaf atas rasisme diskriminasi di Papua dan menyatakan siapa pun yang terkait dengan tindakan-tindakan tersebut dihukum sesuai proses hukum,” tuturnya.

Polisi pun didesak untuk memberikan jaminan perlindungan untuk mahasiswa Papua dari segala bentuk tindakan diskriminatif, rasial, persekusi, intimidatif dan represif.

“Termasuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak masyarakat Papua dalam berkumpul, berekspresi dan berpendapat,” ujarnya.

(gw/fin)

Sumber: fin.co.id