Penyiapan Naskah Khutbah Jumat Tak Bermaksud Mengekang

Ilustrasi logo Kemenag (Kemenag)
Ilustrasi logo Kemenag (Kemenag)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) sedang mempersiapkan rancangan naskah khotbah Jumat. Di mana naskah tersebut harapannya dapat menjadi alternatif para Khatib Jumat saat akan menyampaikan khotbah.

’’Penyusunan naskah khotbah Jumat semata-mata dengan tujuan memperkaya khazanah (ilmu) bagi para Khatib, bukan menunjukkan ketakutan berlebihan atau paranoid, apalagi dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada para ulama, kyai atau habib,’’ terang Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal di Jakarta, Kamis (26/11).

Materi yang disiapkan diproses melalui tahapan kajian yang panjang dengan melibatkan ulama, pakar, praktisi, dan akademisi. Naskah khotbah Jumat ini pada dasarnya adalah sebagai referensi tambahan atau alternatif bagi para khatib, utamanya bagi mereka yang membutuhkan. Jadi tidak ada keharusan menggunakannya.

Bukan hanya Indonesia, sebelumnya ada juga beberapa negara, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mengatur ketat materi ceramah yang disampaikan khatib. Bahkan, teksnya juga disediakan pemerintah setempat.

’’Naskah-naskah yang disiapkan Kemenag  bukan sesuatu yang mengikat atau wajib dibaca khatib saat khutbah seperti di negara-negara tadi. Menag Fachrul Razi menyatakan kita tidak ingin menerapkan hal seperti itu di Indonesia. Ruang ekspresi para khatib di atas mimbar tidak dibatasi,’’ tuturnya.

Kemenag menyiapkan naskah khutbah sebagai opsi jika dibutuhkan, sekaligus guna memperkaya khazanah keislaman utamanya yang berkenaan dengan tema-tema terkait dinamika keberagamaan, sosial, dan persoalan ekonomi umat masa kini.

’’Jadi penilaian bahwa pemerintah paranoid apalagi tidak percaya kepada para ulama jelas tidak berdasar dan mengada-ada. Ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan di masyarakat, jangan sampai di salah tafsirkan,’’ tegasnya.

Kevin menambahkan, gagasan sejenis ini sebelumnya juga digulirkan oleh Bawaslu RI. Saat Pilkada serentak 2018, Bawaslu menyampaikan agar masjid jangan dijadikan sebagai mimbar politik dan diisi dengan muatan-muatan negatif. Khutbah harus diisi dengan sesuatu yang menentramkan. Untuk itu, Bawaslu saat itu mengajak pemuka agama untuk bersama-sama menyusun kurikulum materi khutbah yang jauh dari politik, suku, ras, dan agama.

’’Kemenag membuka diri bagi siapa saja yang ingin memahami lebih jauh tentang program ini untuk klarifikasi. Jangan kemudian belum memahami tujuan dari program ini kemudian bicara kepada publik dengan tafsirnya sendiri seolah-olah paham dan mengerti. Padahal, dia salah dalam menerjemahkan maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut,’’ tandasnya. (jp)

  • Dipublish : 26 November 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami