Penyuap Wali Kota Dikirim ke Medan

Juru Bicara KPK Febri Diansyah/ist
Juru Bicara KPK Febri Diansyah/ist
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas penyidikan perkara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Medan Isa Ansyari. Isa merupakan tersangka kasus dugaan suap proyek dan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan (Pemkot) Medan.

“Hari ini dilakukan penyerahan berkas, barang bukti dan tersangka IAN (Isa Ansyari) ke penuntutan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (11/12).

Isa akan diadili dalam waktu dekat. Rencananya, sidang akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memiliki maksimal waktu selama 14 hari untuk menyusun dakwaan Isa.

“Besok (hari ini -red) yang bersangkutan akan dibawa ke Medan dan akan dititipkan di Rutan Tanjung Gusta,” ucap Febri.

Dikatakan Febri, penyidik sedikitnya telah memeriksa 92 saksi guna menuntaskan penyidikan ini. Para saksi, kata dia, berasal dari sejumlah unsur seperti Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Medan, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan, Kadis Pariwisata Kota Medan dan Kadis Kesehatan Kota Medan.

Selain itu, Kadis Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan, Kadis Pendidikan Kota Medan, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan, Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan, Kadis Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, Kadis Perhubungan Kota Medan, PNS, Wiraswasta, Swasta, dan Ajudan Walikota.

Isa ditetapkan sebagai tersangka bersama Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan Kepala Sub Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek dan jabatan oleh Wali Kota Medan 2014-2015 dan 2016-2021.

Dalam kasus ini, Dzulmi diduga menerima suap terkait proyek dari Isa secara bertahap. Pemberiaan uang itu berlangsung selama periode Maret-Juni 2019 senilai Rp20 juta dan pada September 2019 senilai Rp50 juta.

Dzulmi juga diduga menerima suap dari Isa senilai Rp 200 juta terkait promosi jabatan. Uang suap itu diduga digunakan untuk memperpanjang masa perjalanan dinas Dzulmi bersama keluarganya di Jepang.

Dzulmi dan Syamsul selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Isa disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(riz/gw/fin)

  • Dipublish : 12 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami