Pergub Bebas PBB Berlaku Untuk Warga Kehormatan

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA,- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi warga kehormatan Jakarta. Adanya aturan ini, maka satu rumah tinggal yang tidak digunakan sebagai tempat usaha milik orang-orang yang dianggap berjasa akan dibebas pajakan.

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 42 Tahun 2019, yang ditandatangani April lalu. Dalam aturan ini disebutkan, warga kehormatan Jakarta itu meliputi guru, dosen, tenaga pendidik serta pensiunan, termasuk juga veteran, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan presiden, purnawirawan TNI dan Polri, pensiunan PNS, hingga mantan presiden, mantan wakil presiden serta mantan gubernur, dan mantan wakil gubernur yang pernah memimpin Jakarta.

“PBB gratis bagi warga kehormatan hanya untuk rumah pertama yang ditinggali. Jika mereka memiliki rumah ke dua tetap dikenakan pajak,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (30/10).

Pembebasan PBB-P2 juga berlaku sampai tiga generasi. Kecuali, untuk ASN dan purnawirawan yang hanya berlaku hingga dua generasi saja. “Artinya, sampai dengan anak mereka masih bisa menempati rumah peninggalan orangtuanya tanpa terkena beban PBB,” imbuhnya.

Menurut Anies, pemberlakuan kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi Pemprov DKI Jakarta kepada para warga yang telah berjasa kepada negara, atau mereka yang telah membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Ia tak ingin ada orang yang telah berjasa namun tidak mendapat balasan setimpal dari pemerintah.

“Sebenarnya sederhana sekali. Kita sekarang kalau mengucapkan terima kasih menyampaikan apresiasi pada sebuah profesi yang menjadikan bangsa ini maju, ya sampaikan terima kasih. Tidak usah tanya dulu, anda sudah kaya atau belum kaya,” jelasnya.

Anies mencontohkan rumah mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang sempat dipungut PBB-P2 sebesar Rp 180 juta per tahun. Padahal, almarhum Bang Ali sangat berjasa dalam membangun dan menata ibu kota. Sepak terjangnya pun terbilang legendaris, bahkan bisa dibilang sebagai pembaharu bagi cetak biru pembangunan Jakarta.

Selain itu, saat ini di Jakarta masih banyak keluarga para perintis kemerdekaan yang tak lagi tinggal di rumah mereka, karena besarnya beban PBB yang harus anak-cucu mereka tanggung. Begitu juga anak dan cucu mantan presiden dan wakil presiden RI yang belum tentu bisa membayar PBB-P2.

“Ada juga rumahnya Pak Adam Malik di Menteng yang sudah tidak lagi digunakan keluarganya. Rumahnya Bung Hatta itu, semua anak cucunya harus menanggung pajaknya. Sama dengan gubernur dan wakil gubernur,” paparnya.

Diberlakukannya kebijakan ini nyatanya masih menimbulkan perdebatan, karena dianggap berpotensi mengurangi potensi penerimaan pajak DKI Jakarta. Rerkait itu, Anies menjamin pendapatan daerah tidak akan kurang dengan adanya program penggratisan PBB-P2. Menurutnya, potensi pendapatan pajak DKI saat ini masih dalam taraf aman, apalagi saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah meluncurkan fiscal cadaster.

“Program ini amat penting karena kita akan memiliki data yang lengkap mengenai bukan hanya PBB, tapi juga pajak-pajak yang lain,” ucap Anies. Fiscal cadaster sendiri merupakan sebuah sistem pendataan dan pengumpulan informasi dan objek-objek pajak secara lebih detail dan berdasarkan kenyataan di lapangan.

Ilustrasi Meutia Farida Hatta Swasono mendapatkan pembebasan PBB-P2 dari Pemprov DKI Jakarta. (Dok BPRD DKI Jakarta)

Sementara itu, Salah satu penerima pembebasan PBB-P2, profesor Meutia Farida Hatta Swasono merespons positif kebijakan ini. Putri mantan Wakil Presiden RI dan Proklamator Indonesia, Mohammad Hatta ini sudah menerima surat dari Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta untuk rumah peninggalan mendiang ayahnya.

Bagi Meutia, rumah peninggalan ayahnya menyimpan kenangan manis dan menjadi saksi bisu sebuah perjuangan panjang menuju kemerdekaan Indonesia. Rumahnya mendatangkan mimpi dan munculnya ide tentang Indonesia merdeka yang terpikir dan kemudian terucap oleh ayahnya.

“Ini merupakan suatu penghargaan dari Pak Gubernur kepada orangtua kami yang sudah berjasa bagi negara dan kami sangat menghargai itu,” kata dia. (jp)

  • Dipublish : 30 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami