Perppu Batal, Presiden Jangan Ingkar Janji!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Harapan terbitnya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK sulit terwujud. Setelah Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghormati tata negara yang dihadirkan, termasuk pengajuan uji materi. Sontak, penegasan ini pun mengundang reaksi.

Keputusan Presiden tidak mengeluarkan Perppu membuat masyarakat sipil kecewa. Pengamat Hukum Tata Negara Yusdiyanto Alam mengatakan pernyataan presiden sebelumnya sempat membuka harapan untuk menyelamatkan KPK dari UU baru yang melemahkan lembaga antirasuah itu. ”Jelas sekali, ini buat banyak pihak kecewa. Kita tunggu saja, harapanya presiden jangan ingkar janji,” tegasnya, kemarin (1/11).

Ia menyebutkan, para tokoh yang sempat diundang presiden telah memberikan masukan manfaat dari Perppu. Sayangnya sikap presiden membuat para aktivis dan kalangan tertentu kian pesimistis karena Perppu KPK tak kunjung terbit. ”Ini ada kalkulasi yang menurut presiden akan lebih baik jika perangkat KPK telah dilantik Desember nanti,” imbuhnya.

Presiden menunjukan sikap yang kontradiktif dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya. ”Sekarang bentuk keberpihakannya dimana,” terang Dosen Hukum Universitas Lampung itu.

Sementara itu pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar juga menyayangkan sikap presiden. Dia menilai keputusan presiden sudah menunjukkan seberapa besar komitmen terhadap pemberantasan korupsi. ”Maka sejarah akan mencatat pada zaman Presiden Jokowi ini pemberantasan korupsi dilemahkan,” kata dia.

Meskipun ada judicial review, dia pesimistis gugatan yang diajukan akan mengubah keadaan. Sementara itu, sampai kemarin belum ada penindakan terkait kasus baru yang dilakukan KPK sejak undang-undang hasil revisi berlaku.

Penundaan Perppu KPK

 

Termasuk operasi tangkap tangan (OTT) yang gencar dilakukan KPK sebelum UU baru diundangkan. Menurut pegawai di kedeputian penindakan KPK, kondisi itu merupakan dampak rancunya UU baru. “Pimpinan saja ragu (memulai penyidikan baru) apalagi kita (pegawai di bagian penindakan),” kata seorang pegawai Deputi Penindakan KPK yang enggan namanya dipublikasikan.

Sama dengan pegawai penindakan yang lain, sumber tersebut juga mengaku hanya melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi. “Kalau geledah belum berani,” ungkapnya.

Pegawai tersebut mengatakan, kondisi KPK saat ini diselimuti ketidakpastian dengan adanya UU baru. Pun, adanya dewan pengawas (dewas) ke depan dinilai belum memberikan jawaban apakah KPK tetap longgar dan bebas menindak semua perkara korupsi. “Karena dewas ini kewenangannya justru melebihi pimpinan,” paparnya.

Dalam UU KPK yang baru, ketentuan soal dewas diatur di Bab VA. Dalam aturan itu, dewas memiliki beberapa fungsi. Diantaranya memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Ketentuan itu yang berpotensi menjadi polemik ketika KPK dibawah kendali dewas dan pimpinan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi beralasan, pihaknya menghormati proses judicial review (JR) yang diajukan beberapa kelompok masyarakat di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menilai, tidak sopan jika dirinya mengeluarkan perppu di saat MK sedang menjalankan tugasnya.

”Kita harus menghargai proses-proses seperti itu. Jangan ada orang yang masih berproses uji materi, kemudian langsung ditimpa dengan keputusan lain,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (1/11).

Dengan tidak keluarnya perppu, maka UU KPK hasil revisi yang dinilai melemahkan KPK itu tetap berlaku. Untuk itu, presiden segera membentuk Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Jokowi mengaku mulai menjaring masukan untuk mencari sosok yang duduk di Dewas. Dia menargetkan nama-nama Dewas bisa diperoleh pada Desember mendatang.

Dengan demikian, pelantikan bisa dilakukan bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan KPK periode 2019-2023. ”Hal ini sudah tercantum di peraturan peralihan. Pasal 69a,” imbuhnya.

Jokowi mengatakan, Dewas KPK ditunjuk langsung oleh presiden dan tidak melalui pansel. Dia membantah jika pemilihannya berpotensi konflik kepentingan. ”Percayalah, yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas baik,” imbuhnya.

(tim/fin/ful)

  • Dipublish : 2 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami