Perppu Penanganan Covid-19 Jadi UU, Uji Materi di MK Tetap Jalan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id – DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) menjadi Undang-Undang (UU). Hal ini dilakukan ditengah-tengah elemen masyarakat yang melakukan gugatan judicial review (JR) soal Perppu 1/2020 tersebut.

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menyatakan, meski DPR RI telah menyetujui agar Perppu soal penanganan Covid-19 menjadi UU, namun proses uji materi tetap berjalan. “Uji materi Perppu di MK akan jalan terus sampai dengan adanya UU penetapan Perppu dimaksud,” kata Fajar dikonfirmasi, Jumat (8/5).

Kendati demikian, jika Perppu soal penanganan korona disahkan menjadi Undang-Undang objek gugatannya menjadi hilang. Namun, jika memang sudah disahkan bisa juga tetap digugat ke MK.

“UU itu nantinya juga terbuka untuk diajukan gugatan ke MK,” ujar Fajar.

Terkait penyelesaian perkara gugatan Perppu Covid-19, MK tidak bisa memastikan kapan akan terselesaikan. Karena hal ini bergantung pada proses jalannya perkara.

“Tidak pola baku, bergantung pada bobot isu konstitusional, bergantung pada pemohonnya juga,” tukasnya.

Untuk diketahui, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) tengah digugat oleh elemen masyarakat ke MK. Salah satunya digugat oleh mantan Ketua MPR Amien Rais bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sirajuddin (Din) Syamsuddin, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono.

Dalam sidang pendahuluan yang digelar pada Selasa (28/4) lalu, tim kuasa hukum penggugat Ahmad Yani menilai, Pasal 2 Perppu 1/2020 bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23 a UUD 1945. Kebijakan tersebut mengatur tentang pemberian kewenangan bagi pemerintah untuk dapat menentukan batas defisit anggaran di atas tiga persen terhadap UU APBN sampai dengan tahun 2022.

“Peraturan demikian adalah bertentangan dengan praktik periodik UU APBN yang diatur dalam Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 dng dua alasan,” kata Yani dalam sidang pendahuluan uji materi Perppu 1/2020 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (28/4).

Terlebih, Yani menyebut dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 1, 2 dan 3 Perppu 1/2020 tidak menentukan batas minimal persentase produk domestik bruto (PDB). Sehingga membuka peluang bagi pemerintah menentukan persentase PDB terhadap defisit anggaran tanpa batasan.

“Hal ini dapat berimplikasi pada membengkaknya pos pembiayaan APBN,” ujar Yani.

Yani menyebut, penggunaan APBN tanpa batas maksimal dalam penanganan pencegahan Covid-19 berlaku sampai tahun 2022. Dia memandang, ketentuan ini mengikat tiga UU APBN sekaligus, yakni UU APBN TA 2020, UU APBN TA 2021, UU APBN TA 2022.

“Hal ini secara nyata bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945 yang menentukan bahwa APBN ditentukan setiap tahun. Karena persentase defisit terhadap PDB akan menentukan nilai pos pembiayaan dalam APBN,” sesal Yani.

Oleh karena itu, Yani mengungkapkan UU APBN seharusnya tidak masuk ke dalam kebijakan Perppu 1/2020 untuk penanggulangan Covid-19. Dia menilai, merupakan suatu yang mengharamkan jika UU APBN masuk ke dalam Perppu.

“Seharusnya direvisi melalui APBNP. Sehingga alasan Covid-19 menjadi alasan kekosongan hukum karena tidak ada prosedur hukum juga tidak terpenuhi. Alasan mendesak Perppu ini juga tidak terpenuhi sebab DPR masih bersidang,” tegas Yani. (jp)

  • Dipublish : 8 Mei 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami