Perppu Tak Juga Diterbitkan, Koalisi Save KPK Siap Tarung di MK

Pengamanan gedung di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam waktu dekat ini ICW akan mengajukan gugatan soal UU KPK. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)
Pengamanan gedung di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam waktu dekat ini ICW akan mengajukan gugatan soal UU KPK. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,- Koalisi Save Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo yang menunda penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK. Organisasi sipil itu akan menggugat UU yang baru disahkan DPR itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita sebagai Koalisi Masyarakat Sipil sedang mengumpulkan bukti-bukti sembari menyusun permohonan agar bisa segera mengajukan gugatan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK),” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantornya, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).

Namun, Kurnia tak memerinci kapan akan mengajukan permohonan uji materi. Menurutnya, ICW bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) masih mengumpulkan materi untuk ‘bertarung’ di persidangan.

“Secepatnya kita mengajukan judicial review . Kita masih akan menyusun landasan argumentasi kita ketika nanti akan bersidang di Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden pastikan tidak akan mengeluarkan Perppu untuk UU KPK. Jokowi beralasan, menghormati proses uji materi UU KPK yang tengah berjalan di Mahkamah Konsitusi.

“Kita melihat, masih ada proses uji materi di MK. Kita harus hargai proses seperti itu,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11). (jp)

  • Dipublish : 4 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami