Pertemuan Tertutup, Ketua KPK – Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi III

Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Ketua KPK, Firli Bahuri didampingi Ketua Komisi III, Herman Hery (kiri) dan Wakil Ketua Komisi III, Adies Kadir memberikan keterangan seusai berkunjung ke pimpinan Komisi III di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Pertemuan dengan Pimpinan Komisi III ini cenderung tertutup, karena Ketua KPK tidak menjelaskan maksud pertemuan tersebut. Pimpinan KPK terlihat menghindar dari wartawan dan saat turun dari mobil karena melihat banyak wartawan, mereka naik mobil kembali dan memilih jalan memutar. Saat dicecar wartawan, Ketua KPK hanya menjelaskan Pimpinan KPK datang atas undangan Komisi III untuk bersilahturahmi.
Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Ketua KPK, Firli Bahuri didampingi Ketua Komisi III, Herman Hery (kiri) dan Wakil Ketua Komisi III, Adies Kadir memberikan keterangan seusai berkunjung ke pimpinan Komisi III di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Pertemuan dengan Pimpinan Komisi III ini cenderung tertutup, karena Ketua KPK tidak menjelaskan maksud pertemuan tersebut. Pimpinan KPK terlihat menghindar dari wartawan dan saat turun dari mobil karena melihat banyak wartawan, mereka naik mobil kembali dan memilih jalan memutar. Saat dicecar wartawan, Ketua KPK hanya menjelaskan Pimpinan KPK datang atas undangan Komisi III untuk bersilahturahmi.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Lawatan dadakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke DPR RI kemarin (20/1) memunculkan pertanyaan. Sejumlah kasus aktual yang tengah menyita perhatian dikhawatirkan mengubah pandangan masyarakat terhadap netralitas komisi antirasuah tersebut. Alasannya, pertemuan tersebut tidak ada di jadwal agenda DPR. Yang ditemui adalah pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi III.

Firli mengatakan pihaknya bisa bertemu dengan siapapun sebagai bentuk silaturahmi. Ia tidak banyak memberi komentar. Soal buron Harun Masiku yang tersangkut kasus suap PAW dengan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Firli menyatakan KPK hingga kini belum mengetahui keberadaan Harun Masiku.

Terkait informasi informasi yang menyebut Harun Masiku berada di Indonesia saat operasi tangkap tangan (OTT), Firli enggan menjawab. Dia memastikan pihaknya tentu akan meringkus yang bersangkutan. “Kalau saya sudah tahu, pasti saya tangkap,” tegas Firli di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).

Menurutnya, KPK terus menyerap informasi terkait keberadaan Harun. Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini justru mengimbau Harun sehera menyerahkan diri ke KPK. “Saya imbau dan saya kepada saudara HM, di mana pun Anda berada. Silakan bekerja sama, kooperatif. Apakah dalam bentuk menyerahkan diri, baik ke penyidik KPK maupun pejabat kepolisian,” terang Firli.

Selain itu, Firli menyebut KPK sudah bekerja sama dengan Polri memburu Harun Masiku. KPK, disebutnya, telah menerbitkan surat permintaan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap kader PDIP tersebut. “Kita sudah menerbitkan surat perintah penahanan dan pencarian terhadap yang bersangkutan sudah dilakukan. Tentu kita juga bekerja sama, bersinergi dengan aparat kepolisian. Itu sudah kami buat surat permohonan permintaan bantuan pencarian dan penangkapan. Lengkap dengan identitas yang bersangkutan,” bebernya.

Mantan Kabaharkam Polri ini menyebut ada banyak hal yang dibahas bersama DPR. Termasuk soal evaluasi kinerja KPK dan program kerja. “Ke depan kita bahas terkait dengan program kerja KPK 2020. Tentu ini perlu pembenahan,” ucapnya.

Ada tiga program yang akan dikerjakan KPK terkait pembangunan SDM hingga reformasi birokrasi. Dia menyebut masih banyak hal yang harus dikerjakan KPK sesuai dengan undang-undang. “Antara lain disebutkan pegawai itu adalah ASN. Tentu ini harus bicara dengan kawan-kawan DPR mitra kerja khususnya Komisi III. Karena beliau yang sangat paham, terkait penyusunan beberapa peraturan. Apakah itu peraturan pemerintahan, rancangan UU, terkait juga dengan peraturan-peraturan lainnya. Setidaknya ada delapan peraturan yang harus dibahas pasca diundangkannya UU Nomor 19 Tahun 2019. Yang pasti sampai saat ini seluruh aktivitas kegiatan KPK tidak ada yang terhambat. Semuanya bisa berjalan baik,” terang Firli.

Dia juga memaparkan capaian kinerja selama 21 hari kerja efektif KPK sejak dilantik. Dia mengakui kedatangannya kali ini adalah inisiatif KPK. Bukan undangan dari pimpinan Komisi III. “Harus saya sampaikan, selama 21 hari sejak dilantik, ada 22 orang yang sudah menjadi tersangka. Ada 12 orang yang sudah ditahan. Sedangkan 10 orang belum dilakukan penahanan,” pungkasnya.

Terpisah, Pengamat Politik Ujang Komarudin menyayangkan lawatan Firli yang secara mendadak tersebut. Menurutnya, hal tersebut bisa mengubah pandangan masyarakat terhaap kinerja KPK. Netralitas penegak korupsi menurutnya harus dijaga kewibawaannya. Terlebih, pertemuan secara tertutup bisa menimbulkan sejumlah persepsi publik.

“Sangat disayangkan jika KPK seperti ini. Terlebih bertemu secara tertutup. Harusnya pandai-pandai menjaga diri. Jangan sampai tuduhan masyarakat jika KPK dilemahkan akan terbukti kebenarannya,” beber akademisi Universitas Al Azhar Indonesia tersebut.

Terlebih, dalam pertemuan secara tertutup akan lebih mudah menitipkan pesan. Karena banyak kasus yang tengah diusut KPK. Mulai dari kasus suap Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan. Hingga tersangka kasus saham gorengan Jiwasraya yang menyebabkan kerugian negara Rp 13,7 Triliun. (fin)

  • Dipublish : 21 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami