Perwali PSBB, Pj Walikota Makassar Sebut Tak Ada Sanksi Hukum

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar sepertinya tidak akan menerapkan sanksi hukum bagi mereka yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang nantinya diterapkan di Kota Makassar.

Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb, mengatakan perlakuan PSSB nanti sesuai dengan aturan yang akan diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali)

“Mengenai memang aturannya nanti, kalau kita sudah dapat persetujuan, selanjutnya akan disusun dalam bentuk perwali. Aturan di Perwali memang tidak bisa menyatakan tentang sanksi hukum. Jadi di perwali memang tidak usah,”kata Iqbal, Selasa (14/4/2020).

Iqbal menyebutkan soal sanksi hukum hanya berlaku di Peraturan Daerah (Perda). Namun, dirinya mengaku pelaksanaan PSBB di Makassar tidak disusun ke dalam Perda sebab memakan waktu yang lama

“Jadi memang, taruhlah disuruh pulang, disuruh bubar, disuruh jangan lewat. Jadi kalau sanksi hukumnya ditanyakan, memang hanya perda yang boleh untuk yang punya sanksi,” jelas mantan Kasatpol PP Sulsel ini.

Iqbal menjelaskan pemberlakuan PSBB tidak memiliki sanksi bagi pelanggar, sesuai tingkatan peraturan yang ada. Maka, pihaknya hanya akan menggunakan Perwali agar PSBB dapat diberlakukan segera jika disetujui Kemenkes

“Itu yang harus dipahami, kalau kita harus mengajukan ke perda maka kita agak lama prosesnya, jadi kita gunakan perwali saja kalau sudah ada. Dan memang di perwali tidak boleh ada sanksi hukum,” jelasnya.

Diketahui, saat ini Pemkot Makassar tengah mengajukan surat mengenai persetujuan PSBB Ke Kemenkes RI melihat kondisi penyebaran virus corona (Covid-19) di Kota Makassar kian mengkhawatirkan. (ikbal /fajar)

  • Dipublish : 15 April 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami