Pesimistis UU Pilkada Bakal Direvisi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Usulan revisi Undang-Undang Pilkada yang mengatur larangan mantan koruptor dibahas. Lembaga penyelenggara pemilu meminta legislatif untuk segera melakukan revisi. DPR memastikan akan menindaklanjuti. Meski sejumlah pihak meragukannya.

Salah satu yang ragu mantan koruptor dilarang ikut kontestasi pilkada adalah pengamat politik Ujang Komarudin. Alasannya, Komisi II DPR RI yang belum lama terbentuk dinilai perlu adaptasi serta pemanasan dalam melakukan pekerjaannya.

Waktu pelaksanaan Pilkada 2020 sudah dilaunching oleh KPU. Artinya waktunya sudah sangat mepet. Jika revisi dilakukan secara keseluruhan, dipastikan usulan tersebut hanya jadi isapan jempol. “Berbeda jika revisi dilakukan terbatas. Hanya beberapa pasal saja. Itu mungkin bisa,” kata Ujang kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Senin (4/11).

Hanya , Ujang meragukan jika DPR mengamini usulan tersebut. Menurutnya, anggota dewan bisa duduk di legislatif melalui partai politik. Tentu mereka akan berpikir jika pengusung kandidat dalam Pilkada juga didominasi partai politik.

“Ini yang saya rasa berat. Apakah DPR mau merevisinya. Jika memang dilakukan revisi terbatas, waktu dua minggu juga cukup. Beda jika dilakukan revisi keseluruhan, akan butuh waktu dan administrasi yang lebih panjang,” beber Direktur Indonesia Political Review tersebut.

Sebelumnya, Komisi II DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri. Rapat itu membahas soal rancangan perubahan peraturan KPU (PKPU) Nomor 3/2017. Komisi II memastikan akan merevisi UU Pilkada. Sebab, UU Pilkada merupakan rujukan dari PKPU. Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa mengatakan, Undang-Undang tersebut pasti direvisi. “Yang paling penting, KPU ketika membuat PKPU tetap harus menjadikan UU sebagai rujukannya,” kata Saan.

Ia menambahkan, Komisi II berkomitmen mencegah tindak pidana korupsi. Rancangan PKPU soal larangan eks koruptor maju Pilkada merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi. “Kalau dari segi komitmen, untuk mencegah tindak pidana korupsi. Apalagi akhir-akhir ini banyak kepala daerah yang terjaring kasus-kasus korupsi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman memberikan dua alasan terpidana korupsi tidak boleh ikut mencalonkan diri dalam pemilu. Pertama, KPU tidak ingin Kepala Daerah tidak bisa menjalankan amanat karena mesti menjalani proses peradilan. “Ini yang kita enggak mau kan? Saya pikir karena banyak yang melihat itu, seharusnya saran ini bisa diterima,” ujar Arief.

Arief mengatakan boleh saja orang bilang untuk menyerahkan saja kepada pemilih. Toh, pemilih nanti akan memilih siapa yang terbaik. Tapi faktanya, ada calon kepala daerah yang sudah ditangkap, ditahan, dan tidak akan bisa menggunakan hak pilih. Tetapi menang Pemilu. Sehingga ditunjuk orang lain untuk memimpin daerah tersebut. Alasan kedua, untuk memberi efek jera agar orang tersebut tidak mengulangi perbuatannya. KPU tidak ingin terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi, terpilih menjadi kepala daerah. Sehingga berpotensi melakukan tindak pidana korupsi lagi.

(khf/fin/rh)

  • Dipublish : 5 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami