Petani Mengaku Mudah Dapatkan Pupuk Bersubsidi lewat Kartu Tani

Kartu tani. (Dok JawaPos)
Kartu tani. (Dok JawaPos)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JARINGAN MEDIA – Kementerian Pertanian luncurkan program kartu tani pada awal 2021. Empat bulan setelah peluncuran, petani mengaku mendapat manfaatnya.

Sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) dan kartu tani merupakan prasyarat penerimaan pupuk subsidi yang diterapkan Kementerian Pertanian (Kementan). Itu dilakukan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran pupuk subsidi sekaligus meminimalisir penyelewengan.

Salah satu petani yang merasakan manfaatnya adalah Edi Susanto, petani dari Desa Lengkong, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto. Kartu tani yang diterimanya membantu dan memberi kemudahan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

”Saya sejak punya kartu tani mendapatkan kuota urea 41 kilogram, NPK 81 kilogram, ZA 14 kilogram, dan organik 148 kilogram untuk musim tanam pertama jagung. Pengambilannya bisa disesuaikan kebutuhan,” tutur Edi pada Jumat (16/4).

Kartu Tani memudahkan Edi untuk mendapat pupuk bersubsidi. Namun, terdapat beberapa kendala. Terutama saat beradaptasi dari metode konvensional menjadi lebih modern.

”Kalau manfaatnya kartu tani jelas ada, hanya saja karena petani rata-rata sudah tua-tua, kebanyakan belum paham elektronik,” ujar Edi.

Kartu tani bisa didapatkan anggota kelompok tani (Poktan). Petani harus mengumpulkan foto kopi e-KTP dan tanda kepemilikan tanah, bukti setoran pajak tanah, bukti sewa, atau anggota lembaga masyarakat desa hutan (LMDH).  Data itu diverifikasi melalui data rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dan diarahkan ke sistem e-RDKK.

”Terus datanya di-upload di e-RDKK, petani harus hadir ke bank yang ditunjuk agar kartu tani terbit,” terang Edi Susanto.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Ahmad Muzayyin mengklaim bahwa seluruh anggota kelompoknya telah memiliki kartu tani. Meskipun ada sebagian petani yang belum melakukan pengaktifan kartu tani ke bank.

”Untuk kartu tani ada yang sebagian aktif dan tidak. Sebab, petani tidak semua mengerti teknologi. Sehingga, perlu pendampingan dari poktan dalam mengaktifkan kartu tersebut,” papar Ahmad Muzayyin.

Oleh karena itu, Muzayyin berharap ada sosialisasi masif dari pemerintah kepada poktan. Dia juga berharap ada pendampingan dari pemerintah, khususnya anggota poktan yang sudah usia lanjut.

”Karena petani rata-rata sudah tua, tidak paham internet dan upload. Saya harap ada pendampingan dan bisa dipermudah lagi ngurus kartu tani,” kata Ahmad Muzayyin.

Sebelumnya, Sarwo Edhy, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) menjelaskan, tidak semua bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Hanya petani kecil dengan luas garapan 2 hektare yang memiliki kesempatan tersebut.

Dia menjelaskan, jumlahnya terdapat 16,6 juta petani berbasis nomor induk kependudukan (NIK), mencakup 32 juta hektare luas tanam yang digunakan. Di antaranya untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

”Dengan alokasi subsidi Rp 25,276 triliun, rata-rata alokasi subsidi sebesar Rp 1,52 juta per petani per tahun atau Rp 766.000 per hektare per tahun,” terang Sarwo Edhy. (jm/jawapos)

  • Dipublish : 17 April 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami