Pilkada 2020, PKS Janji Tak Calonkan Eks Koruptor

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya akan mencalonkan kepala daerah yang bersih latar belakangnya, tidak pernah berkasus korupsi. (Dok.JawaPos.com)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan untuk membolehkan bekas narapidana kasus korupsi di Pilkada 2020. Hal tersebut tertuang dalam PKPU Nomor 18 tahun 2019.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya akan mencalonkan kepala daerah yang bersih latar belakangnya, tidak pernah berkasus korupsi.

‎”Jadi PKB itu mencari calon yang bersih,” ujar Jazilul saat dikonfirmasi, Jumat (13/12).

Selain itu, PKB mnghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait pencalonan eks koruptor. Di mana eks narapidana korupsi diberikan jeda lima tahun pasca bebas untuk bisa mendaftar menjadi calon kepala daerah.

“Itu kan artinya dari sisi hak asasi dia, dari sisi hak asasi seorang napi diberikan ruang untuk mencalonkan,” katanya.

Sekadar informasi,‎ KPU menerbitkan PKPU Nomor 18/2019 yang tidak melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi kepala daerah.

PKPU itu tercatat dengan Nomor 18 tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU ditetapkan pada 2 Desember 2019.

Ketentuan soal eks koruptor bisa dilihat pada Pasal 4 tentang ‘Persyaratan Calon’. Pada huruf h, hanya dua mantan narapidana yang dilarang ikut Pilkada, yaitu bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak.

“Bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak,” bunyi PKPU tersebut.

Meski mantan narapidana kasus korupsi bisa maju, KPU menambahkan satu pasal dalam Peraturan KPU ini dengan mengimbau partai politik untuk tidak mencalonkan eks napi korupsi dalam Pilkada. Tepatnya dalam Pasal 3A angka 4, sebagai berikut:

Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.‎ (jp)

  • Dipublish : 13 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami