Pilkada tak Langsung Ditolak Legislatif

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah lewat DPRD tak sepenuhnya disetujui legislatif. Meski besarnya biaya politik tak bisa dipungkiri, kembalinya pemilihan secara tidak langsung dinilai sebagai kemunduran demokrasi.

Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Ratu Wulla Talu secara tegas menyatakan, jika pilkada tidak langsung kembali diterapkan, akan menjadi satu kemunduran. Perjuangan agar rakyat bisa memilih langsung, menurutnya sudah melalui jalan panjang dan berliku.

Ia sepakat jika sistem yang saat ini diterapkan memakan biaya politik yang besar. Hanya saja, mengembalikan pilkada langsung dengan tidak langsung bukan solusi satu-satunya. Sistem yang ada saat ini harus diperbaiki lagi. “Cost yang begitu besar membuat potensi korupsi ada. Pilkada langsung juga harus memberikan dampak pembangunan di daerah,” kata Ratu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Pilkada langsung dalam memajukan daerah bisa dibilang relatif. Namun, halmitu tergantung niat kandidat maupun individu yang maju. Apakah komitmen memajukan daerahnya atau tidak. Pendidikan politik kepada rakyat saat pilkada langsung juga dinilai sangat baik.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin. Ia meminta pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung. Zulfikar meminta jangan ada pikiran untuk mengembalikan pilkada ke DPRD. “Dalam hal ini pemilihan langsung ini tetap dijaga. Oleh karena itu, jangan ada pikiran untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD,” kata Zulfikar.

Bukan cuma Pilkada, hal ini termasuk pemilihan presiden melalui MPR. Karena gejala tersebut sudah ada. Bahkan, Mendagri Tito Karnavian sudah mengatakan untuk dilakukan evaluasi Pilkada langsung. Menurut Zulfikar, pemilihan melalui DPRD sama saja dengan merampas hak rakyat. Jika ada kekurangan dalam pilkada, lebih baik diperbaiki.

“Bahwa ada kekurangan, ya. Karena itu, kita perbaiki kekurangannya. Jangan sampai alasan-alasan mengembalikan pemilihan kepada DPRD mendelegitimasi pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Karena saya lihat ada arah ke sana,” imbuhnya.

Zulfikar mengatakan sistem asimetris juga tidak tepat untuk Pilkada. Karena itulah, dia mendorong pilkada langsung tetap dilaksanakan. “Salah penempatan istilah. Kalau pilkada mau mandat tunggal atau mandat terpisah. Kalau mandat tunggal dilaksanakan DPRD. Kalau terpisah langsung oleh rakyat. Nah, kita mendorong pilkada langsung tetap dijaga. Apabila ada kekurangannya, mari kita perbaiki bersama,” tandasnya.

(fin)

  • Dipublish : 21 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami