Pimpinan Baru dan Dewas KPK Disambut Penolakan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lima pimpinan KPK periode 2019-2023 telah dilantik Presiden Joko Widodo. Usai dilantik Presiden Joko widodo di Istana Negara, mereka langsung menuju gedung KPK Jakarta untuk acara “Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut” di gedung KPK.

Kedatangan pimpinan KPK yang baru serta anggota Dewas mendapat penolakan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Para anggota ICW melakukan aksi teatrikal menolak kehadiran pimpinan KPK 2019-2023 yang bermasalah di depan gedung Merah Putih KPK.

“Presiden melantik 10 orang, lima orang pimpinan baru dan lima dewas (dewan pengawas). Kami pandang untuk pimpinan sendiri banyak persoalan di masa lalu, bahkan salah satu pimpinan KPK terduga pelanggar etik saat bekerja di KPK,” ucap peneliti ICW Kurnia Ramadhana di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12).

ICW, pesimis pimpinan KPK periode 2019-2023 dapat membawa KPK ke arah lebih baik dalam pemberantasan korupsi.

“Bagaimana mungkin kita masyarakat bisa percaya lima orang ini bisa bawa KPK lebih baik. Kami juga pesimis mereka mempunyai visi terkait pemberantasan korupsi yang membawa KPK ke arah lebih baik,” ujar Kurnia.

Sementara soal dewas KPK, ia menyatakan bahwa ICW sejak awal sudah menolak konsep dari dewas KPK.

“Terkait dewas dari awal kami sudah menyebut kami menolak keseluruhan konsep dewas. Jadi, siapa pun yang ditunjuk tidak mengurangi penilaian kami bahwa Presiden tidak memahami bagaimana konsep menguatkan KPK dan niat untuk melemahkan KPK benar dilakukan Presiden dan DPR,” ujar Kurnia.

Menurut dia, konsep dewas dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK diberi kewenangan berlebihan.

“Mereka diberi kewenangan untuk berikan atau tidak berikan tindakan yang “pro justitia”. Itu akan berimplikasi buruk dan memperlambat proses penindakan di KPK. Jadi, siapa pun yang ditunjuk tidak akan mengubah apapun karena siapa pun yang ditunjuk dan kewenangannya berlaku sesuai UU yang baru,” ujar Kurnia.

Dalam aksi teatrikal itu, juga terdapat dua orang yang bertindak sebagai dukun.

“Ada orang yang jadi dukun dan dukun ini melakukan aksi untuk menolak calon pimpinan yang banyak persoalan dan lima orang dewas,” ucap Kurnia.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan Dewas KPK tidak akan mencampuri teknis perkara yang ditangani lembaga penegak hukum tersebut.

“Nanti akan kami samakan apa yang dikerjakan oleh pimpinan KPK. Kami lakukan pengawasannya, tapi jangan lupa kami bukan penasehat, bukan. kami tidak akan mencampuri teknis perkara yang dilakukan KPK,” kata Tumpak.

Tumpak menjadi Ketua Dewas KPK sedangkan empat orang anggota Dewas adalah Syamsuddin Haris, Artidjo Alkostar, Albertina Ho dan Harjono.

Mantan pimpinan KPK 2003-2007 itu pun mengaku tidak ada arahan khusus dari Presiden Jokowi terkait dengan tugasnya.

“Arahan khusus tidak ada, secara umum iya. Secara umum, kami harus melakukan penegakan pemberantasan korupsi. Khusus kami Dewan Pengawas akan memberikan fundamen yang kuat untuk pimpinan KPK bisa melaksanakan secara baik menjamin kepastian hukum,” ungkap Tumpak.

Sedangkan anggota Dewas, Artidjo Alkosat mengatakan bahwa ia optimis terhadap kerja Dewas di KPK.

“Saya tidak skeptis ya. Saya sangat optimis, tidak ada masalah itu,” kata Artidjo.

Terkait kewenangan Dewas menentukan penyadapan, menurut Artidjo Dewas dapat mempertimbangkannya sesuai dengan koridor hukum.

“Ukurannya nanti ya kemasukakalan, wajar, ada bukti tertentu yang cukup. Ya standar koridor hukum sudah jelas. Itu tentu sesuai UU bagaimana prosedur izinnya,” tambah Artidjo.

(gw/fin)

  • Dipublish : 21 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami