Pimpinan DPRD SulSel Akan Teruskan Laporan PANSUS Hak Angket

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JARINGANMEDIA.CO.ID, Makassar – Panitia Khusus (Pansus) Resmi Menyerahkan Laporan Kesimpulan Rekomendasi Hak Angket Kepada Pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, Pada Rapat Paripurna Yang Digelar Di Lantai 3 Gedung Dprd SulSel, Jumat (23/8).

Ketua DPRD Sulsel Muhammad Roem Menyebutkan Akan Segera Melanjutkan Rekomendasi Yang Telah Disimpulkan Oleh Pansus Hak Angket Sebelum Tanggal 23 September 2019 Atau Sebelum Hari Terakhir Anggota Dprd Periode 2014-2019 Berakhir. 7 Rekomendasi Yang Ada Kini Secara Sah Menjadi Produk DPRD Sulsel Berdasarkan Kesimpulan Sebagaimana Yang Telah Diuraikan Maka Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Merekomendasikan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan:

  1. Meminta Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Memeriksa Mengadili Dan Memutus Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Oleh Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
  2. Meminta Kepada Aparat Penegak Hukum Kepolisian Kejaksaan Dan Kpk Untuk Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Dugaan Tindak Pidana
  3. Meminta Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Agar Mengambil Langkah Langkah Norma Sistem Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Di Provinsi Sulawesi Selatan.
  4. Meminta Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Memberhentikan Dari Jabatannya Nama-Nama Terperiksa Yang Terbukti Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Pelanggaran Prosedur Dan Substansi Yakni Dokterandes Haji Andi Sahrun Asri Sahrun Said, Reza Zharkasyi, Bustanul Arifin, Muhammad Basri, Sri Wahyuni Nurdin, Taufik Fachruddin, Dan Ir. Salim.
  5. Meminta Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Agar Melakukan Pembubaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Dan Staf Khusus Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
  6. Meminta Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Agar Mengembalikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jpt Pada Posisi Semula Yang Diberhentikan Karena Tidak Sesuai Prosedur Dan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan.
  7. Meminta Kepada Dprd Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Menetapkan Pendapat Dprd Tetap Adanya Indikasi Pelanggaran Undang-Undang Yang Dilakukan Oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Laporan Yang Diserahkan Oleh Pansus Ke Pimpinan DPRD Berjumlah 86 Halaman, Yang Didalamnya Dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan, Bukti Autentik Hasil Sidang, Dan Beberapa Klipoinf Berita Yang Telah Dimuat Oleh Media.(fja)

  • Dipublish : 23 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami