PKB Hormati Penetapan Imam Nahrawi sebagai Tersangka

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka terkait pengajuan proposal dana hibah KONI. Terkait status hukum tersebut, otomatus Imam harus mundur dari jabatannya. Selain itu, penetapan kader PKB tersebut jadi tersangka diklaim sebagai bukti Presiden Joko Widodo tidak mengintervensi KPK.

“Paling tidak secara otomatis mundur dari jabatan. Diminta atau tidak diminta. Saya kira yang sudah-sudah juga seperti itu,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin di Jakarta, Rabu (18/9).

Namun, Ngabalin mengaku tidak tahu apakah dalam waktu dekat ada reshuffle kabinet. Menurutnya reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. “Itu kewenangan dan hak prerogatif presiden. Saya belum tahu,” imbuhnya. Menurutnya, pada kasus sebelumnya, menteri yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK secara otomatis mundur dari jabatan.

Dia menegaskan penetapan Imam sebagai tersangka adalah bukti Jokowi tidak pernah mengintervensi kerja KPK. Dia memastikan tidak ada satu orang pun yang bisa mengintervensi penetapan Imam Nahrawi sebagai oleh KPK. “Tidak ada satu orang pun. Termasuk presiden. Publik memberikan kepercayaan kepada KPK atas perintah undang-undang. Jadi siapa pun tidak bisa intervensi,” ucapnya.

Sementara itu, PKN menghormati keputusan KPK atas penetapan Menpora sebagai tersangka dugaan suap. “Kami sudah dengar penetapan tersangka. PKB menghormati keputusan KPK,” tegas Sekjen PKB, M Hassanudin Wahid ddi Jakarta, Rabu (18/9). Meskipun begitu, PKB akan mengedepankan asas praduga tak bersalah kepada Imam Nahrawi. Partai juga akan memberikan advokasi atau pendampingan hukum kepada Imam.

Terkait dugaan suap, PKB akan tabayyun alias mencari fakta yang dilakukan Imam Nahrawi. “Internal PKB akan melakukan rapat dan kajian untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” jelasnya.

Seperti diketahui, Menpora Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka terkait pengajuan proposal dana hibah KONI. Lembaga antirasuah itu memaparkan aliran dana ke Imam. Menpora melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum, menerima Rp 14,7 miliar terkait. Selain itu, Imam juga diduga meminta Rp 11,8 miliar dalam rentang 2016-2018. Sehingga total dugaan penerimaan senilai Rp 26,5 miliar. Uang itu diduga merupakan commitment fee atas pengurusan hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora pada 2018. Penerimaan juga diduga terkait dengan Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang terkait dengan jabatan Menpora.

(rh/fin)

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 19 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami