PKS Klaim RUU Ketahanan Keluarga Ciptakan Generasi Unggul

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. (Dok.JawaPos.com)
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. (Dok.JawaPos.com)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

‎JAKARTA,- Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga menuai polemik. Hal itu karena DPR terlalu mengurusi ranahprivat anggota keluarga.

Menanggapi hal tersebut, ‎Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan pihaknya terbuka akan masukan dari berbagai pihak mengenai RUU tersebut.

“Kita lihat dalam pembahasan kita berargumentasi, jadi jangan kemudian belum melihat RUU tersebut sudah sinis duluan,” ujar Jazuli kepada wartawan, Sabtu (22/2).

Adapun RUU Ketahanan Keluarga ini diusulkan oleh dua anggota DPR dari Fraksi PKS. Itu adalah Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa.

Jazuli menjelaskan, RUU Ketahanan Keluarga yang diusulkan oleh dua kader PKS ini semangatkan untuk melindugi keluarga. Terlebih menciptakan keluarga yang sehat.

“Keluarga itu adalah institusi terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ketika institusi ini adalah sukses maka kita akan sukses melahirkan generasi yang lebih bagus” katanya.

Menurut Jazuli apabila keluarga tersebut hancur. Maka ibasnya akan ke anak-anak. Sehingga memang perlu menciptakan generasi muda yang unggul. Caranya lewat RUU Ketahanan Keluarga ini.

“Ketika institusi ini broken maka juga banyak generasi yang akan broken. Karena itu PKS menganggap institusi keluarga ini adalah salah satu institusi yang penting dalam memperoleh generasi yang baik bagi bangsa dan negara,” ungkapnya.

Jazuli berjanji RUU Ketahanan Keluarga akan dibahas secara terbuka. Termasuk memanggil para ahli dan masyarakat untuk mengsikapi RUU yang menjadi kontroversi tersebut.

“Kita tidak akan mengumpet-ngumpet membahas UU ini, kita uji saja secara publik kita uji pasal-pasalnya kita bahas bersama-sama,” imbuhnya.

Diketahui RUU Ketahanan Keluarga memicu perdebatan setelah drafnya tersebar di media sosial. Masyarakat menganggap RUU tersebut menerabas ruang-ruang privat warga negara.

Beberapa aturan yang disoroti adalah pengaturan peran istri, larangan aktivitas seksual BDSM, istri wajib mengurusi rumah tangga dan kewajiban melapor bagi pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

RUU ini diusulkan Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, serta Ali Taher dari Fraksi PAN. Draf aturan tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. (jp)

  • Dipublish : 22 Februari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami