Plt Gubernur Sulsel Berkomitmen Kembalikan Predikat WTP

Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (fajar)
Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (fajar)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id, MAKASSAR — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman telah berkomitmen untuk mengembalikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Pasalnya kata dia, selama sepuluh tahun berturut-turut pemprov mempertahankan status WTP. Namun, predikat itu kemudian sirna setelah BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada 28 Mei 2021 lalu.

“WTP pada pemeriksaan LKPD tahun anggaran telah dipertahankan berturut-turut selama sepuluh tahun merupakan beban berat dan tanggung jawab kita semua untuk mengembalikan WTP di tahun yang akan datang,” katanya, dalam Rapat Paripurna, Kamis, (24/6/2021).

Untuk mengembalikan itu kata Sudirman perlu melakukan pembenahan dalam penyelenggaran program di pemprov utamanya dalam pengelolaan keuangan.

Baca juga: Dianggap Limbah, Minyak Jelantah Ternyata Bernilainya Tinggi di Pasar Ekspor

Baca juga:  Hingga 24 Juni 2021, Alokasi Dana Desa untuk Covid-19 Capai Rp3.8 Triliun

“Terkait hal itu pemprov akan mengambil langkah pembenahan dan meningkatkan sistem pengawasan atas pelaksanaan program perencanaan, penatausahaan, sampai kepada pertanggungjawaban pengelolaan keuangan agar lebih tertib akuntabel,” imbuhnya.

Terpisah, Pengamat Tata Keuangan Negara Universitas Patria Artha (UPA) Bastian Lubis mengungkapkan, hal yang wajar ketika pemerintah provinsi ingin mengembalikan status WTP.

Baca juga:  Pemkot Makassar Buka Vaksinasi Covid-19 Masyarakat Umum Mulai 1 Juli

Upaya itu kata dia, memang sudah jelas terlihat sejak status WDP keluar. Namun, ia berharap dalam pelaksanaannya tidak ada tawar-menawar antara pihak pemprov dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini ia katakan, karena disebutnya oknum BPK yang menerima sejumlah uang dalam persidangan terdakwa Agung Sucipto beberapa hari lalu oleh Sekretaris Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) nonaktif, Edy Rahmat dapat menjadi hal yang patut dipertanyakan.

Menurutnya pemberian sejumlah uang itu bisa jadi karena adanya tawar-menawar antara BPK dengan pihak Pemprov atas temuannya selama ini.

  • Dipublish : 25 Juni 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami