Polda NTT Tahan Lagi Empat Tersangka Kasus Korupsi Bawang

Para tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan benih bawang ditahan Polda NTT. (Aloysius Lewokeda/Antara)
Para tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan benih bawang ditahan Polda NTT. (Aloysius Lewokeda/Antara)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Nusa Tenggara Timur,–Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menahan lagi empat orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan benih bawang di Kabupaten Malaka, Pulau Timor. Empat tersangka itu mantan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Martinus Manjo Bere, Ketua Pokja Agustinus Klau Atok, serta pejabat pembuat komitmen (PPK) Karolus A. Kerek dan Yosef Klau Berek.

Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombespol Johannes Bangun menjelaskan, empat tersangka itu langsung ditahan setelah diperiksa penyidik pada Senin (9/3). Sebelum ditahan, para tersangka diperiksa penyidik tipikor Ditreskrimsus Polda NTT selama beberapa jam. Setelah itu, mereka dibawa ke RSB Titus Uly Kupang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.

”Keempatnya kita langsung tahan dan kami titipkan di tahanan Kepolisian Resor Kupang Kota,” kata Johannes seperti dilansir dari Antara pada Selasa (10/3).

Keempat tersangka dijerat pidana pasal 2 ayat (1), pasal 3, dan pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Polda NTT juga telah menahan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malaka Yustinus Nahak selaku pengguna anggaran (PA). selain itu, dua tersangka dari pihak swasta yakni Severinus Devrikandus Siriben dan Egidius Prima Mapamoda, makelar dalam kasus tersebut. Dengan demikian, total tersangka yang sudah ditahan dalam kasus dugaan korupsi tersebut sebanyak tujuh orang.

Johannes menambahkan, kasus pengadaan benih bawang tersebut merupakan proyek tahun anggaran 2018 dengan nilai sekitar Rp 9,6 miliar. Proyek itu dikerjakan CV Timindo. Namun dalam proyek tersebut diduga terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan cara mark up harga.

”Dugaan praktik KKN ini mengindikasikan adanya kerugian negara mencapai sekitar Rp 4,9 miliar,” kata Johannes. (jp)

  • Dipublish : 10 Maret 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami