Polri Pastikan Tindak Tegas Pelaku Rasisme

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri menindak tegas para pelaku rasisme, terutama yang terjadi di Malang dan Surabaya, Jawa Timur terhadap mahasiswa Papua. Sehingga aksi rasisme yang berbuntut pada kerusuhan di Papua dan Papua Barat tidak terulang lagi.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pihak akan menindaklanjuti arahan Presiden dengan melakukan upaya penyelidikan atas kasus tersebut. Dan tentunya akan dilakukan secara profesional dan sesuai hukum yang berlaku.

“Ya, pastinya akan kita selidiki kasus tersebut secara profesional dan juga siapapun pelakunya akan ditindak tegas sesuai UU yang berlaku di negara ini,” ujar Dedi dikonfirmasi Fajar Indonesia Network melalui pesan singkat, Jumat (23/8).

Menurut Dedi, penegakan hukum bagi siapa saja pelaku diskrminasi ras atau rasisme yang terjadi di Malang dan Surabaya itu akan ditindak tegas berdasarkan dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis.

“Dan kami pastikan proses penyelidikan itu sedang berjalan, dan kami lakukan secara profesional, sesuai UU yang berlaku,” tandas Dedi.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak tegas dugaan aksi rasisme terkait peristiwa di Malang dan Surabaya, Jawa Timur yang berbuntut kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

“Saya telah memerintahkan Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis atau tindakan rasisme secara tegas,” kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8).

Tak hanya Presiden, tuntutan agar Polri menindak tegas pelaku rasisme itu datang dari berbagai kalangan atau Lembaga masyarakat. Salah satunya, dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay. Dia menyebut, aksi rasisme di Malang dan Surabaya sangat memilukan.

Gobay mengatakan, kejadian ini membuktikan bahwa di usai ke 74 tahun Kemerdekaan Indonesia, ternyata masih hidup penyakit rasisme dalam tubuh aparatur negara dan warga negara Indonesia.

“74 tahun bernegara, Indonesia belum mampu membunuh virus rasisme dalam diri aparatus negara dan warga negaranya,” kata Gobay, beberapa waktu lalu.

Gobay mengakui,tindakan diskriminasi rasial terjadi berulang kali terhadap orang-orang Papua tapi tidak pernah ada penyelesaian secara hukum.

Peristiwa diskriminasi rasial tersebut telah berulang kali terjadi. Namun tidak ada penegakan hukum atas tindakan tersebut. “Bahkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi penjamin keamanan masyarakat, justru terlibat dalam tindakan diskriminasi tersebut,” terangnya.

Gobay menyebut, secara konstitusi negara menyatakan untuk menjamin tidak terjadinya konflik dan diskriminasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, tapi nyatanya tetap terjadi.

(Mhf/gw/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 24 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami